Disisi lain, Tain juga menyoroti soal pelantikan FAP sebagai Pejabat Eselon 2 di Badan Pengusahaan(BP) Batam pada Senin 16 Juni 2025. “Salah satu pejabat eselon 2 yang dilantik itu diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi revitalisasi dermaga utara Pelabuhan batu ampar yang sedang ditangani Polda Kepri,”bebernya.
“Status hukum FAP sebenarnya bagaimana dalam perkara tersebut? Karena sekitar bulan Maret 2025 lalu penyidik sudah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah yang bersangkutan,”lanjut Tain.
Menurut dia, status yang bersangkutan harus jelas dalam perkara tersebut, karena sesuai ketentuan, penggeledahan bisa dilakukan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan.
“Dasar penyidik mengajukan penggeledahan ke Ketua Pengadilan karena sudah terbit SPDP. SPDP diterbitkan karena penyidik sudah menemukan dugaan tindak pidana, dan kemungkinan sudah mengarah kepada penetapan tersangka,”jelasnya.
Tain juga mengkritisi Kepala BP Batam yang melantik FAP sebagai salah satu pejabat eselon 2 di BP Batam. “Kepala BP Batam juga kita pertanyakan yang melantik seseorang menjadi pejabat yang diduga sedang bermasalah hukum,”pungkasnya./KR
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
