Dirkrimsus Polda Kepri Tegaskan Kasus Pidana Bos PT JPK Tetap Jalan

Menurut Ade Darmawan, pihak berwajib dimohon untuk menilai sebuah perbuatan harus secara terang dan objektif. “Karena, jelas-jelas perbuatan ini (Penetapan tersangka terhadap kliennya) melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mana sebenarnya terhadap Undang-undang tersebut tidak mencakup tentang Alas Hak sertifikat,” tegasnya.

Untuk itu, kata dia, kasus tersebut adalah murni secara keperdataan. Sehingga perlu adanya gugatan Perdata apabila masyarakat merasa dirugikan bukan serta-merta melapor ke Polisi.

“Kalau dapat saya simpulkan bahwa pihak berwajib perlu mengkaji lebih dalam lagi terhadap yang namanya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut,” terangnya./Shafix