Ditemui Komnas HAM, Ini 4 Harapan Warga Sembulang Rempang

BATAM – Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) bertemu dengan warga Pasir Merah Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk mengumpulkan informasi terkait sengketa lahan di Pulau Rempang, Sabtu 16 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sikap tetap menolak relokasi, meminta tim terpadu untuk tarik diri dari Rempang, meminta warga yang ditahan Polisi dilepaskan dan menghentikan tim terpadu meminta warga mendaftar relokasi.

Mendengar hal itu, Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo berharap warga untuk bisa tenang.

“Sekarang kita lihat dengan mata kepala sendiri ada pos keamanan disana. Tapi sepanjang mereka tidak melakukan kekerasan kepada Bapak Ibu, kita mohon warga untuk tetap tenang dulu,”ujarnya.

Meski demikian, Komnas HAM berharap agar warga ada keinginan untuk berdialog dengan pihak Pemerintah.

“Komnas HAM akan memfasilitasi adanya dialog, untuk saat ini Bapak Ibu posisinya adalah tetap menolak relokasi, itu kami data, nanti akan kami bicarakan dengan pihak pemerintah,”jelasnya.

“Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada pemikiran dimusyawarahkan dengan para tokoh masyarakat bagaimana menghadapi situasi ini supaya ada penyelesaian yang baik,”lanjutnya.

ditemu

Prabianto juga sempat menanyakan soal dokumen dan bukti kepemilikan lahan kepada warga. Kemudian dijawab warga “Alas Hak ada Pak!”.

“Kalau ada paling tidak bisa membuktikan kalau Bapak Ibu sudah tinggal di wilayah ini. Itu nanti bahan kami untuk berjuang di kantor pertanahan,”ucapnya.

Ia mengatakan terkait masalah tenggang waktu(pengosongan lahan) sebelum tanggal 28 September, Prabianto berharap warga bisa tenang sambil menunggu hasil pembicaraan Komnas HAM dengan pihak pemerintah.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina meminta warga untuk melapor ke Komnas HAM jika ada upaya represif dari aparat keamanan.

“Kami membuka diri untuk pelaporan-pelaporan terkait hal tersebut. Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah. Intinya Komnas HAM tetap menghormati keputusan Bapak Ibu,”tandasnya./Shafix