DPD RI Dorong Perkembangan FTZ di Karimun

KARIMUN – Anggota DPD RI Djasarmen Purba akan mendorong pertumbuhan Karimun dari segala lini, mulai dari perekonomian, listrik, infrastruktur yang tertunda serta pemanfaatan Free Trade Zone (FTZ) yang dinilai masih belum maksimal.

Ketegasan itu disampaikan Djasarmen saat bertatap muka dengan Bupati Karimun Aunur Rafiq, Sabtu (28/5).

 

“Beberapa hari kemarin ada pertemuan di Jakarta dihadiri oleh Gubernur Kepri dan seluruh Bupati serta Walikota se Provinsi Kepri. Dalam pertemuan itu kami sudah bincang-bincang bahwa bagaiaman dari DPD RI harus mendorong kondisi-kondisi apa yang masih belum terlesesaikan disini, bahkan bila perlu harus ada percepatan,” kata Djasarmen usai mengadakan pertemuan dengan Aunur Rafiq.

 

Kata Djasarmen, ada beberapa poin penting yang disampaikannya kepada Bupati Karimun terkait kelistrikkan, pembangunan yang belum rampung dan beberapa dorongan lain terutama terhadap FTZ yang harus dimanfaatkan sesuai dengan namanya. Artinya, jangan hanya namanya saja ngetren tapi substansinya justru sama sekali tidak ada.

 

Menurutnya, Karimun merupakan wilayah khusus komite II di DPD RI, sehingga bagaimana kedepan bisa bersinergi, apalagi dalam mewakili daerah Kepri ia mengaku akan mendorong semua yang ada di Kabupaten Kota.

 

Sementara, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyambut baik apa yang disampaikan Djasarmen Purba. Berbagai persoalan kursial sudah dibahasnya sebagaimana yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini pertmaa mengenai kelistrikan. Sampai saat ini memang Karimun masih mengalami krisis listrik. Penyebabnya adalah karena PLN belum memiliki listrik sendiri dan masih sewa mesin kepada pihak ketiga.

 

“Oleh karena sewa mesin ini mereka mengalami proses sewa menyewa yang panjang, makanya terjadilah byarpet sebagaimana yang baru saja kita alami beberapa hari kemarin. Disamping itu juga karena mesin di Bukit Carok dan khusus mesin di Tanjung Sebatak mengalami kerusakan cukup parah, dari 2 x 7 MW yang dihasilkan hanya mampu disuplay sebesar 5 MW dikarenakan mesinnya jebol,” jelas Rafiq.

 

Rafiq juga sudah menyampaikan kepada Djasarmen Purba agar memberikan dorongan kepada pemerintah pusat. Bahwa jangan lagi PLN di monopoli secara penuh, apabila ada pihak swasta maka PLN harus diberikan kemudahan untuk membeli daya yang kemudian dapat disalurkan kepada pelanggan rumah tangga.

 

“Kita bersyukur bahwa PT Soma sudah mulai bangun yang ditargetkan tahun 2018 bisa siap. Sekarang mulai cut and fill, izinnya sudah semua. Begitu sudah selesai dan beroperasi nantinya ini pasti akan ada kelebihan listrik di zona satu FTZ. Maka dalam hal ini PLN harus membeli daya, jangan sampai ketika perusahaan swasta soal kelistrikan itu sudah beroperasi tapi tidak dibeli,” kata Rafiq.

 

Kesempatan tatap muka dengan Djasarmen Purba itu dimanfaatkan Rafiq dengan menjelaskan berbagai persoalan di Karimun seperti Pelabuhan Malarko serta pemindahan pelabuhan bongkar muat Taman Bunga ke Parit Rampak. Dia berharap agar ada bantuan dari pemerintah pusat untuk penambahan daya tahan pelabuhan.

 

“FTZ Karimun belum sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2007, contohnya sembako sekarang sangat langka, artinya ada beberapa masalah sehingga terjadi kenaikan harga. Ketika barang sulit didapat maka otomatis harga yang meningkat. Karimun kan sudah ada FTZ tapi kenapa kok tidak diberikan kemudahan dalam hal masuknya barang seperti sembako seperti gula, beras dan lainnya,” ungkap Rafiq.

 

Dikatakannya, kalau berbicara bahwa impor dilarang karena untuk membantu petani, ternyata juga di pusat mengimpor beras 1 juta ton kemarin, sebagaimana dilihat bersama-sama di berbagai media elektronik maupun cetak. Kenapa daerah tidak diberikan kebijakan seperti itu.

 

“Sehingga kita pun harus ambil beras impor di Jakarta yang harganya cukup mahal, Perjalanann yang panjang dari Jakarta ke Karimun ini membuat biaya kirimnya yang mahal. Makanya saya sampaikan kepada Anggota DPD RI Djasarmen Purba mohon dorongan dalam masalah yang disampaikan tadi,” tutupnya.

 

 

(red/HK)