DPR Bentuk 9 Tim Pengawas Kebijakan Pemerintah Jokowi

JAKARTA-DPR RI membentuk sembilan tim pengawas dan tim pemantau yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah maupun DPR.

Keputusan itu disahkan dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sebanyak empat Tim pengawas resmi dibentuk DPR saat ini. Mereka adalah tim untuk mengawasi pembangunan daerah perbatasan, tim pengawas perlindungan kinerja migas Indonesia, tim pengawas pelaksanaan penanganan bencana dan tim pengawas penyelenggara ibadah haji.

Selain itu terdapat lima tim pemantauan yang turut dibentuk DPR. Di antaranya adalah tim pemantauan pelaksanaan UU Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY dan DKI Jakarta.

Ada pula tim pemantauan dan evaluasi usulan program pembangunan daerah pilihan (UP2DP), tim penguatan diplomasi parlemen, tim implementasi reformasi DPR, dan tim Open Parliament Indonesia (OPI).

Ketua DPR yang bertindak sebagai pimpinan sidang Puan Maharani kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna untuk menyetujui pembentukan 9 tim tersebut.

“Sidang dewan terhormat, apakah pembentukan sembilan tim oleh DPR ini dapat disetujui?” Tanya Puan.

“Setuju!” sahut seluruh anggota yang hadir.

Puan mengatakan 9 tim pemantau dan pengawas DPR ini diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja dan fungsi pengawasannya sebagai repesentasi dari rakyat.

Tim itu, kata dia, secara khusus sengaja dibentuk untuk mengawal dan mengkoreksi kebijakan Pemerintah agar terus sejalan dengan keinginan masyarakat luas.

“Terkait hal-hal pengawasan tersebut, pada Masa Sidang II, diharapkan Pemerintah telah dapat memberikan kemajuan tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang menjadi perhatian DPR dan/atau masyarakat,” kata Puan dalam pidatonya.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CNN Indonesia.com