Categories: POLITIK

DPRD Batam Minta Status FTZ Diperkuat

BATAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Nuryanto meminta status Free Trade Zone (FTZ) yang sudah diberlakukan di Kota Batam selama ini bisa terus diperkuat dan ditambah fasilitasnya.

 

“Ini adalah permintaan dari masyarakat kita, bahwa status FTZ ini harus di perkuat tidak diganti,” kata Nuryanto, Sabtu (12/3/2016).

 

Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu meminta fasilitas yang sudah diterima oleh Batam tidak dihilangkan dan terus ditambah untuk kesejahteraan bagi masyarakat Kota Batam.

 

Sementara sebelumnya, Pansus Pengembangan Kawasan Batam DPRD Provinsi Kepri menjelaskan bahwa keputusan penting tentang status Batam yaitu tetap sebagai daerah FTZ sebagai mana selama ini.

 

“Segala sesuatu yang dilaksanakan BP Batam saat ini tidak ada yang berubah, yang ada yaitu penyempurnaan,” kata ketua Pansus, Taba Iskandar.

 

Untuk itu pihaknya mengusulkan empat rekomendasi ke Dewan Kawasan Nasional (DKN) terkait masa depan Batam.

 

Menurutnya rekomendasi tersebut merupakan pemikiran Pansus yang membuat pokok pikiran untuk memberikan masukan kepada DKN dalam proses sosialisasi yang akan dilakukan pekan depan di Batam.

 

Adapun empat rekomendasi dari hasil rapat internal tersebut diantaranya adalah Pansus meminta adanya pengaturan mengenai kewenangan Pemko dan BP Batam diatur dengan peraturan Pemerintah.

 

(red/BT)

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Interpol Sebut Jaringan Scammer Kamboja Mulai Bergeser ke Indonesia

BATAM - NCB Interpol Indonesia mengungkapkan bahwa penangkapan 210 Warga Negara Asing(WNA) yang diduga terlibat…

5 jam ago

Imigrasi Tangkap 210 WNA Terduga Pelaku Scam Trading di Batam, Begini Modusnya

BATAM – Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 210 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam…

10 jam ago

Aditya Gumay Hadirkan ‘Ghost Buzzer’, Machika Luna, dan Musik Akustik di Hari Buruh

Di tengah dominasi film horor dewasa yang penuh teror gelap, sebuah oase kreatif muncul dari…

11 jam ago

Fenomena Tarif Baja Melebihi Harga: Bukti Distorsi Pasar Baja Global

Kebijakan pemerintah Brasil yang menetapkan bea anti-dumping hingga US$670 per ton terhadap sejumlah produk baja…

12 jam ago

KAI Daop 2 Bandung Tutup 29 Perlintasan Sebidang Tidak Terjaga Sepanjang 2025, Masyarakat Dilarang Membuka Perlintasan Ilegal

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan…

12 jam ago

Jasa Marga Raih 5 Penghargaan dan Tantang Gen Z Berinovasi Lewat Travoy

Jakarta (07/05), Dalam agenda tahunan ke-14 Jakarta Marketing Week 2026 (JAKMW-26), PT Jasa Marga (Persero)…

12 jam ago

This website uses cookies.