BATAM – Mahasiswa Kota Batam yang tergabung dari organisasi PMII, HMI, GMNI dan GMKI menentang pelantikan Wali Kota Batam sebagaiex-officio Kepala BP Batam. Dalam tuntutannya mereka menilau pelantikan tersebut melanggar aturan tentang larangan rangkap jabatan bagi seorang kepala daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan bahwa pelantikan Muhammad Rudi sebagai ex-officio Kepala BP Batam merupakan rekomendasi Presiden RI Joko Widodo.
“Mengenai ex-officio BP Batam, ini merupakan kebijakan dari negara yang dilaksanakan dalam sebuah rapat terbatas pada mingggu pertama desember 2018 lalu,” jelas amsakar kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
Amsakar menjelaskan, saat pertemuan tersebut berlangsung, Presiden Joko Widodo bertanya kepada Menko perekonomian Darmin Nasution terkait persolan di Batam. Darmin saat itu menyampaikan bahwa permasalahan di Batam adalah terkiat adanya dualisme kepemimpinan.
Dari hasil rapat terbatas itu kemudian Presiden RI memerintahakan kepada Menteri Darmin untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Kota Batam.
“Maka sejak saat itu mulailah isu menggeliding agar bagaimana komandan di (A) juga menjadi komandan di (B). Supaya tidak ada dualisme maka lahir lah istilah yang kita pahami yaitu ex-officio,” jelasnya.
Amsakar kembali menegaskan bahwa terpilihnya Muhammad Rudi sebagai kepala BP Batam merupakan sesuatu yang tidak bertentangan antara yang satu dan yang lainnya.
Dan menurutnya hal itu juga bukan sebuah strategi politik dari partai Nasdem untuk memenangkan Rudi di Pilgub melainkan perintah dari Presiden.
“Ini bukan strategi politik NasDem untuk memenangkan bapak Muhammad Rudi maju di Pilgub melainkan perintah dari Presiden,” tutup Amsakar.
Penulis: Jacob
Editor: Abidin
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
