KARIMUN – Anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Dapil Kundur terus menggesa wacana konektifitas aliran listrik dari Pulau Kundur ke Pulau Ungar. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan Dewan ke PLN Cabang Tanjungpinang, pekan lalu.
Fakhrurrazi yang merupakan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, kunjungannya ke PLN Cabang Tanjungpinang beberapa hari kemarin selain membahas kebutuhan listrik di Karimun juga membahas wacana dan kebutuhan listrik masyarakat di Kecamatan Ungar, yang memang menjadi usulan prioritas pada saat Musrenbang Kecamatan tahun ini.
“Setelah kami konsultasi soal listrik dalam hal ini konektifitas dari Kundur ke Pulau Ungar, katanya hal itu bisa saja dilakukan. Tapi dalam hal ini pihak PLN baru bisa menyediakan daya dan belum mampu membuat konektifitas aliran listriknya. Sehingga untuk pengerjaan sambungan diarahkan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Karimun dan Pemrpov Kepri maupun pemerintah pusat,” ucap Fakhrurrazi, Senin (18/4).
Pria asli dari Kecamatan Ungar ini juga menjelaskan, alasan dari PLN agar mengkoordinasikan keinginan tersebut kepada pemerintah lantaran menelan biaya yang dinilai cukup mahal mencapai miliaran rupiah.
Upaya tersebut katanya, diyakini akan mudah terwujud. Dia beralasan ketika saat ini Pulau Penyengat di Tanjungpinang juga menggunakan konektifitas aliran listrik dari Tanjungpinang yang disambung melalui bawah laut, maka hal itu pun tidak menutup kemungkinan akan dapat dilaksanakan.
“Kalau saya perhatikan antara Tanjungpinang dengan Pulau Penyengat itu jaraknya tidak terlalu jauh, sama persis jarak antara Pulau Kundur dengan Pulau Ungar. Sehingga sudah tentu pemerintah daerah mampu melakukannya. Hal ini memang harus segera digesa, karena saya sangat prihatin sekali dengan kondisi anak-anak sekolah yang tidak pernah makan mata pelajaran komputer, ya itu tadi ketika pagi sampai siang hari dikampung kami tidak ada aliran listrik,” ucapnya.
Tidak hanya kepada anak sekolah, melainkan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat serta kantor pemerintahan juga akan mengalami kendala. Sulitnya melayani masyarakat karena tidak ada aliran listrik, sehingga ketika akan melakukan foto copy berkas harus menyeberang ke Pulau Kundur.
“Artinya listrik hanya untuk penerangan, kalau untuk perkantoran dan bisnis memang belum bisa dimanfaatkan. Karena itu tadi, aliran listrik baru dapat dinikmati mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB, sehingga sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.59 WIB warga Ungar tidak dapat menikmatinya karena keterbatasan daya. Bagaimana mau bersaing untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk perkantoran dan sekolah saja masih betul-betul susah,” katanya.
Oleh karena itu Fakhrurrazi pun menilai kebutuhan akan listrik di Pulau Ungar sudah saatnya diperjuangkan, sehingga akan memberikan efek yang sangat besar baik kepada dunia pendidikan, pelayanan masyarakat dan dunia bisnis masyarakat setempat.
“Saya sangat mendukung sekali program Pak Bupati dalam upaya mengkoneksikan pulau-pulau di Kundur sampai ke Pulau Karimun, yang tujuannya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi tolong juga koneksikan listrik kami masyarakat di Pulau Ungar. Kalau untuk jembatan nanti dulu lah, kami belum butuh itu, yang sangat mendesak adalah listrik jadi jangan lupakan pulau pemekaran yang telah berpisah dari Kecamatan Kundur ini, silahkan membangun namun tidak melupakan kebutuhan listrik kami yang dipulau,” pintanya.
(red/HK)
Mengapa Anda Tidak Boleh Lewatkan Acara Ini? Ini adalah kesempatan pertama di Indonesia untuk memiliki TCG One…
Layanan SIP Trunk adalah layanan telepon yang dilakukan melalui jaringan internet, layanan SIP Trunk menjadi…
Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) mencatatkan kenaikan tipis sebesar 14 sen, atau 0,2%,…
Musik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dan dengan kemajuan teknologi, mendengarkan musik semakin…
BATAM - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menerima sekaligus mendengarkan paparan Laporan…
Jakarta, 19 November 2024 - Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pertumbuhan transaksi…
This website uses cookies.