KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama wakilnya Anwar Hasyim telah menyiapkan 9 skala prioritas dalam memimpin Karimun 5 tahun mendatang., diantaranya peningkatan pelayanan dasar, sektor maritim, ekonomi produktif, infrastruktur dasar (konektifitas), pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor pariwisata, ketahanan pangan, peningkatan ketenagakerjaan dan pengelolaan perbatasan.
Sembilan prioritas pembangunan Karimun ke depan itu disampaikan Aunur Rafiq pada saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karimun 2016 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Karimun. Hadir juga Wakil Gubernur Kepri beserta SKPD Pemprov Kepri dan perwakilan dari Bappenas.
“Musrenbang kali ini adalah yang pertama kalinya saya ikuti sejak saya jadi Bupati terpilih. Tentunya untuk menjalankan sembilan skala prioritas itu ada tujuh misi agar tercapainya visi yang telah direncanakan, antara lain adalah pertumbuhan eknomi, laju inflasi, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, indeks GINI dan penduduk diatas garis kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rafiq juga menyinggung soal status Free Trade Zone (FTZ) Karimun yang diberikan pemerintah pusat beberapa tahun lalu. Ia menilai, harusnya komitmen pemerintah pusat memperhatikan wilayah FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Karena dalam memberi hendaknya jangan setengah-setengah dan harus sepenuh hati.
“Dengan kondisi yang masih seperti ini, kita pun sadara bagaimana mau menyaingi Singapura dan memang tidak mau bersaing, tapi kita harus mampu bersanding. Atas rencana ini kami juga sudah berusaha bertemu dengan salah satu Deputi di Kemendagri yang kebetulan istrinya orang Karimun. Mudah-mudahan ini akan berjalan mulus,” harapnya.
Untuk itu kata dia, ada beberapa program yang diharapkan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, seperti menyelesaikan pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing yang saat ini masih belum rampung dan telah menghabiskan anggaran ratusan miliar dari APBN.
“Masih butuh biaya lebih kurang Rp300 Miliar untuk merampungkan pelabuhan itu,” jelasnya
Menurut Rafiq, tidak hanya Pelabuhan peti kemas Malarko, melainkan pelabuhan bongkar muat di Taman Bunga persis didepan rumah dinas Bupati juga masih belum mampu dipindahkan ke Pelabuhan Parit Rampak. Hal itu pun sudah diusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar dapat segera dipindahkan, dengan estimasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar Rp23 Miliar.
Rencananya juga kata Rafiq, penambahan landasan pacu di Bandara Seibati juga akan diusulkan kepada Kemenhub guna memenuhi kebutuhan transportasi di Kabupaten Karimun.
Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang turut hadir dalam kesempatan itu mengatakan, Musrenbang adalah satu kegiatan yang proges perencanaannya harus disepakati bersama dalam pembangunan Kabupaten Karimun kedepan.
“Jangan ragu dan jangan bimbang, pembangunan lagi dalam proses. Perlu waktu dan perlu perjuangan. Apa yang disampaikan tadi soal keterbatasan anggaran atau defisit jangan lah dijadikan pikirkan. Tidak ada alasan itu, yang namanya pembangunan harus terus dijalankan. Silahkan susun terus pembangunan dan apa yang akan dibangun,” kata Nurdin.
(red/HK)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
