KARIMUN – swarakepri.com : Dugaan adanya mark up biaya pelaksanaan operasional dan perawatan Kapal Laboratorium di Badan Lingkungan Hidup(BLH) ditanggapi santai Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Karimun M Yosli.
Ketika ditanya lebih lanjut soal penggunaan anggaran perawatan kapal bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut, Yosli berdalih akan menanyakan Kepala Badan Lingkungan Hidup(BLH) Pemkab Karimun.
“Nanti saya tanya Amzon,” ujarnya mengelak.
Hingga berita ini diunggah, Amzon belum berhasil dimintai klarifikasi soal dugaan mark up biaya perawatan kapal laboratorium tersebut.
Diberitakan sebelumnya biaya pelaksanaan operasional dan perawatan Kapal Laboratorium di Badan Lingkungan Hidup(BLH) Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp 320 juta dari APBD Tahun 2013 diduga terjadi penyimpangan dan mark up.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Kapal laboratorium bantuan dari Pemerintah Pusat yang saat ini sedang teronggok di pelalantar milik warga yang berada di belakang Kantor Imigrasi Karimun. Kapal tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan laboratorium.
Padahal tujuan dari penggunaan kapal laboratorium ini adalh untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup di Karimun.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Kapal Laboratorium Karimun, Rosli Hendri ketika dikonfirmasi berdalih bahwa fasilitas dan peralatan laboratorium pada kapal tersebut memang tidak ada. Namun ia enggan menjelaskan penggunaan biaya perawatan kapal senilai Rp 320 juta tersebut.
“Jangan salah persepsi, kapal tersebut cuma namanya saja kapal laboratorium, tapi fasilitas dan peralatan memang tidak ada. Biar lebih jelas konfirmasi aja sama Hasan selaku PPTK tahun 2103,” ujarnya mengelak, Rabu(17/6/2015) siang.
Hal berbeda disampaikan salah satu staf di BLH karimun yang enggan namanya dipublikasikan. Ia membeberkan bahwa biaya Rp 320 juta tersebut digunakan untuk uji Laboratorium ke Batam, biaya bensin, bayar gaji penjaga kapal dan biaya tambat kapal.
Untuk diketahui untuk melakukan uji laboratorium hanya dikenakan biaya sebesar Rp 85 ribu dan biaya tambat kapal per bulan hanya Rp 500 ribu. (red/bes)
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Serikat Pekerja BRI (SP BRI), SP BRI Region…
Pertamina melalui Pertamina Foundation berkomitmen mendukung pemerintah dalam menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat melalui hilirisasi…
Dalam situasi tekanan terhadap daya beli masyarakat dan persaingan yang semakin ketat di industri otomotif…
Perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya dukungan dari…
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat,…
Di tengah kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang tetap tinggi, mobil bekas semakin menjadi pilihan…
This website uses cookies.