BATAM – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jurado Siburian mengatakan bahwa penanganan Limbah B3 (Bahan berbahaya dan Beracun) perusahaan yang ada di Kota Batam masih lamban.
Hal tersebut diungkapkan Jurado saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi D DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara di gedung serbaguna DPRD Kota Batam, Kamis (19/1/2017) sore.
“Lebih kurang 800 perusahaan di Batam ini yang bermasalah dengan penanganan limbah, yang kena sanksi tak sampai 2 persen,” ujarnya.
Selama ini kata Jurado, Komisi III DPRD selalu menanyakan kendala yang dialami pihak eksekutif untuk mengawasi dan menindak pihak perusahaan yang tidak sesuai prosedur menangani limbah B3 yang ada.
“Pihak eksekutif selalu beralasan kurangnya staf dalam pengawasan maupun penindakan, dan mengatakan bahwa pihaknya masih pulbaket atau masih pengumpulan data-data bukti, kadang sampai 2 tahun ya gitu-gitu saja,” terangnya.
Selain itu, Jurado juga menjelaskan bagaimana posisi DPRD selaku bidang legislatif yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan di suatu daerah.
“Banyak yang bilang kalau kemajuan Kota Batam ini sangat bagus, tapi menurut kami tidak, karena roda pemerintahan yang ada digerakkan oleh 2 generator yakni Pemko dan BP Batam atau yang dulunya masih Otorita,” jelasnya lagi.
Menurutnya, akibat dualisme pemerintahan yang ada tupoksi DPRD Kota Batam yang membidangi pengawasan selalu terbentur, terutama menyangkut masalah lahan yang ditangani BP Batam.
“Polemik yang terjadi di Kota Batam ini selalu saja terkait masalah lahan, disini kami sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena BP Batam langsung berurusan ke Pusat,” pungkasnya.
Roni Rumahorbo
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
