Optimalisasi Kepesertaan BPJS Melalui Mekanisme PSTP dan PATEN
BATAM – Untuk mengoptimalkan jaminan sosial di tanah air, Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman.
Dalam nota kesepahaman tersebut, Kemendagri akan memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) di seluruh Indonesia.
Untuk menindaklanjuti program ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) melakukan penandatanganan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang yang ada, Kamis(21/1/2016) di Allium Hotel, Batam.
Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto mengaku sangat mengapresiasi program ini karena bisa memberikan kepastian kepada pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial.
“Saya harapkan Wali Kota dan Bupati serta juga para Camat untuk segera turun menyosialisasikan program ini,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Dirjen Bina Administrasi Kemendagri, Rizari menjelaskan bahwa kerjasama untuk optimalisasi kepesertaan BPJS melalui mekanisme PTSP dan PATEN ini sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Sementara itu, Direktur Komunikasi BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro mengatakan bahwa tujuan dari program ini salah satunya adalah untuk memonitoring badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi ketika badan usaha ingin memperpanjang perizinan usahanya di PTSP, salah satu syaratnya adalah harus mendaftarkan karyawannya di BPJS. Kalau tidak ada itu maka tidak akan bisa diproses begitu juga dengan yang di kecamatan,” ujarnya.
(red/CR 02)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
