Kereta Cepat Pertama di Indonesia akan Beroperasi 18 Agustus

Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut mengalami pembengkakan biaya US$1,2 miliar dan suku bunga pinjaman lebih besar dari rencana.

JAKARTA – Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi pada 18 Agustus setelah negosiasi tentang pembengkakan biaya diselesaikan, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Senin (10/4).

Luhut menerangkan pemerintah dan China telah menyepakati masalah cost overrun atau pembengkakan biaya kereta cepat yang dinegosiasikan kedua negara sebesar US$1,2 milyar.

“Kita harapkan mulai operasional 18 Agustus 2023 sebagai hadiah HUT ke-78 RI,” ujar Luhut dalam keterangan pers di kantornya.

”Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati cost overrun sebesar US $1,2 miliar,” ujarnya.

Menurut Luhut, angka itu bersumber dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor Pemerintah China.

Selain itu, Luhut mengatakan berharap ada pimpinan tinggi China yang hadir untuk menyaksikan operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini.

Luhut juga menyampaikan seluruh jalur KCJB telah tersambung sempurna dari Tegalluar di Jawa Barat hingga Halim Perdanakusumah di Jakarta, dengan total panjang rel terpasang 304 km untuk kedua sisinya.

“Trial akan dimulai Mei akhir paling lambat sudah mulai digunakan,” beber Luhut.

Bunga pinjaman 3,4%

Luhut mengungkapkan China tetap mematok suku bunga pinjaman sebesar 3,4% karena negosiasi pemerintah agar mau menurunkan menjadi 2% ditolak Beijing.

“Kita maunya 2%, tapi kan gak mungkin juga terus tercapai,” ungkap Luhut.

Luhut menambahkan bahwa keputusan itu harus dia terima mengingat China meminjamkan dana pada negara lain untuk pembangunan infrastruktur dikenakan bunga yang lebih tinggi, yaitu pada kisaran 6%.

Luhut menegaskan Indonesia masih memiliki kemampuan membayar yang cukup kuat untuk melunasi pinjaman proyek KCJB.

“Gak ada masalah. Kamu kok ragu dengan negara kita. Jangan underestimate negara kita ini Indonesia semakin baik lho. Benar!” kata Luhut.

“Kamu lihat penerimaan pajak kita naik 48,6% (penerimaan pajak pada Januari 2023) karena banyak Indonesia ini batu bara segala macam tadi.”

Dalam rapat dengan DPR pada Februari lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo merinci porsi pinjaman total dari China Development Bank adalah 75 persen dari nilai US$1,2 miliar yaitu sekitar US$ 900 juta, sementara porsi pembiayaan Indonesia 60 persen dari nilai tersebut, sementara sisanya 40 persen dari pihak China.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, mengatakan negosiasi tersebut juga membahas mengenai tenor pinjaman sekitar 30 sampai 40 tahun.

“Kalau kita bisa bayar 30 tahun, untuk apa diperpanjang 40 tahun, karena kan kita bayar bunga terus. Kita minta range-nya 30 sampai 40 tahun,” ujar Septian.

Indonesia masih melakukan negosiasi agar bisa memperoleh grace period pembayaran hutang tersebut sekitar 10 sampai 15 tahun.

Grace period adalah periode waktu yang diberikan pada pinjaman di mana peminjam tidak perlu membayar uang kepada penerbit pinjaman, dan peminjam tidak dikenai denda karena tidak membayar.

“Yang paling penting grace period-nya, kita lagi minta 10 sampai 15 tahun,” kata dia.