KARIMUN – swarakepri.com : Dugaan adanya praktek suap yang dilakukan oleh 17 Caleg Bodong(terindikasi Ijazah palsu) kepada oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Karimun agar lolos ke Daftar Calon Tetap(DCY) semakin kuat. Ketua KPUD Karimun, Bambang Hermanto yang sebelumnya selalu membantah dan menuding temuan awak media ini hanya fitnah kemudian mengakui pernah bertemu dengan beberapa Caleg Bodong di salah satu Hotel di Karimun.
“Memang betul saya pernah bertemu dengan beberapa Caleg yang terindikasi ijazah palsu, namun itu hanya sekedar saja” ujar Bambang kepada awak media ini di ruang kerjanya, Selasa (03/9/2013).
Seperti diberitakan media ini sebelumnya dugaan penyuapan oleh beberapa caleg yang dinyatakan terindikasi Ijazah palsu oleh Panwaslu Karimun ini terkuak setelah salah satu warga Karimun yang tidak mau namanya ditulis melihat oknum Caleg inisial EF (PDI Perjuangan) dan TW bertemu Bambang di Hotel Maximillion.
Dalam pertemuan itu terlihat calon wakil rakyat ini memberikan uang tunai senilai Rp 60 juta dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 kepada Ketua KPUD Karimun, Bambang Hermanto. Pemberian uang ini diduga kuat sebagai uang suap agar diloloskan ketahap DCT.
Hingga hari ini,Senin(3/9/2013) Caleg yang diduga memberikan uang “pelicin” pada ketua KPUD Karimun ini belum bisa dikonfirmasi dan menutup diri kepada awak media.
Sementara itu kecaman masyarakat atas jabatan Ketua KPUD Karimun yang saat ini dijabat oleh Bambang Hermanto terus bermunculan. Rektor Universitas Karimun(UK) Abdul latif mengatakan posisi Bambang yang menduduki jabatan Ketua KPUD Karimun terkesan dipaksakan dan sangat kental dengan kepentingan politik.
“KPUD Karimun seharusnya independen dan tidak ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu,” tegasnya kepada swarakepri, Jumat(30/8/2013) lewat sambungan telepon.
Terkait rangkap jabatan Bambang Hermanto yang juga tercatat sebagai staf pengajar di SMKN Pulau Moro, Abdul Latif mengatakan seharusnya untuk menjadi komisioner KPUD, Bambang harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.
Ketua Panwaslu Karimun, Tiuridah Silitonga ST menegaskan jika tidak menutup kemungkinan terjadi deal politik KPUD Karimun dengan pihak tertentu untuk meloloskan ke-17 caleg bodong tersebut.
“Kemungkinan itu kan bisa saja terjadi, namun kita hanya menduga jika caleg bodong ini sengaja diloloskan. Kita sudah beberapakali menyurati KPUD Karimun agar melakukan kroscek ke sekolah asal Ijazah itu dikeluarkan, namun surat kita jarang direspon.
“Kita sangat terkejut ke 17 caleg ini lolos ke tahap DCT,” ujarnya,kepada swarakepri, Senin lalu(26/8/2013) diruang kerjanya.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pengurus partai sekaligus anggota DPRD Karimun. Kader partai yang mengusung Hary Tanoe sebagai cawapres pada pemilu 2014 sangat menyayangkan kinerja KPUD Karimun yang tidak independen. Ia juga mempertanyakan kredibilitas Bambang Hermanto dan komisioner KPUD Karimun lainnya.
“Action KPUD Karimun dengan tetap meloloskan 17 Caleg bodong tanpa menghiraukan teguran Panwaslu merupakan bukti buruknya perpolitikan di Karimun” ujar politisi yang minta namanya tidak dipublikasikan ini, Sabtu(30/8/2013).
Berdasarkan hasil investigasi awak media ini dilapangan, Bambang Hermanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPUD Karimun ternyata masih berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS) yakni sebagai staf pengajar di SMKN Pulau Moro, Karimun.(Rapi)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
