Categories: BATAMNASIONAL

Komnas HAM Minta Jangan Ada Intimidasi ke Warga Rempang

BATAM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) menyurati Gubernur Kepri, Panglima Kodam I Bukti Barisan, Kapolda Kepri dan Kepala BP Batam sebagai tindak lanjut aduan dari Kerabat Masyarakat Adat Tempatan(KERAMAT) terkait permohonan legalitas lahan masyarakat kampung-kampung di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru.

Dalam Surat Bernomor 486/K/MD.00.00/IX/2023 tanggal 8 September 2024 yang ditandatangani Komisi Mediasi Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo tersebut, dijelaskan bahwa Komnas HAM RI telah menyampaikan surat Nomor 412/K.MD.00.00/VIII/2023 s/d 412 K/K/MD.00.00/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 kepada Wali Kota Batam, Kapolda Kepri, Kepala BP Batam dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, perihal permintaan klarifikasi dan perlindungan.

“Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini dilapangan, Komnas HAM RI meminta saudara untuk bersama-sama mengupayakan tercapainya penyelesaian terbaik atas permasalahan tersebut,” tulis Komnas HAM dalam surat yang diterima SwaraKepri, Sabtu 9 September 2023.

Komnas HAM meminta tidak melakukan intimidasi, kekerasan, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan konflik sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

“Melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi yang kondusif. Mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia,” tulis Komnas HAM.

Komnas HAM menyampaikan, sesuai kewenangan yang dimandatkan Pasal 76, Pasal 89 ayat (4), jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Komnas HAM dapat memfasilitasi pertemuan mediasi antara para pihak guna mengupayakan penyelesaian terbaik bersama atas permasalahan tersebut yang waktu dan tempat pelaksanaannya akan ditentukan
kemudian melalui surat undangan mediasi.

“Tanggapan positif Saudara atas surat Komnas HAM ini merupakan wujud pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 8 UU HAM, yang mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah,” tulis Komnas HAM.

Komnas HAM ketika dikonfirmasi membenarkan terkait surat tersebut./Shafix

Redaksi - SWARAKEPRI

View Comments

Recent Posts

Sidang Gugatan PTPN IV, Ahli Sebut Klaim Rp140 Miliar Terhadap Masyarakat Tidak Berdasar

RIAU - Sidang gugatan dan klaim PTPN IV regional III sebesar Rp140 Miliar terhadap Koperasi…

10 jam ago

Di Balik Yayasan Jumat Pagi, Ada Sosok Ir. Novrizal dan Relawan yang Tak Pernah Lelah

LINGGA – Dari langkah kecil yang dilakukan dengan tulus, sebuah gerakan sosial bernama Jumat Pagi…

1 hari ago

Umumkan Idul Fitri 31 Maret 2025, Ketua MUI Siak Hulu Juga Sampaikan Hal Penting ini

RIAU - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Siak Hulu H. Azmi Tamin Aminullah resmi…

1 hari ago

Kerugian Negara Kasus Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar Masih Dihitung

BATAM - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri, Kombes Silvestre Simamora mengatakan kerugian negara…

3 hari ago

PT. RBM Bangun Gedung Fakultas Kedokteran PTN Pertama di Kepri

KEPRI - PT. Rancang Bangun Mandiri (PT. RBM) resmi menjadi kontraktor pelaksana pembangunan Gedung Fakultas…

3 hari ago

WSBP Catatkan Pertumbuhan Pendapatan 31,58% Sepanjang 2024

Jakarta, Maret 2025. PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan…

4 hari ago

This website uses cookies.