Parid juga menyoroti pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebelumnya berjanji akan mengevaluasi PSN. Namun, ia menilai bahwa kebijakan terbaru terkait PSN justru menunjukkan kelanjutan proyek tersebut.
“Kalau melihat regulasi baru yang dikeluarkan Kemenko, PSN tetap ada. Artinya, harapan evaluasi PSN itu hilang dan pernyataan Prabowo hanya omon-omon saja,” ujar Parid.
Menurutnya, jika Prabowo serius dengan komitmen evaluasi, maka ia harus menerbitkan regulasi baru yang dapat membatalkan aturan yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Regulasi PSN ini dikeluarkan di era Jokowi sebelum lengser. Kalau Prabowo serius, maka keluarkan regulasi baru yang bisa menganulir aturan sebelumnya. Bukan malah mengirimkan Menteri Transmigrasi ke Pulau Rempang, itu sama saja menunjukan bahwa Prabowo tidak serius di dalam evaluasi PSN ini,” tutupnya./PT
Jasa penukaran IDR ke USDT, USDC, dan Rial Arab via OTC: solusi praktis, cepat, dan…
Acara FUTUREX: Empowering Business, and Career yang diselenggarakan oleh SATU University Kampus Bandung pada 21–23…
Dunia cryptocurrency kembali dihebohkan dengan peretasan besar yang menimpa salah satu bursa aset digital terbesar,…
Muslim AI adalah sahabat digital Anda dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim di era modern.…
Salah satu ikon arsitektur Ibu Kota, Wisma 46 Kota BNI, resmi mengantongi sertifikat GREENSHIP Existing…
RIAU - Ratusan buruh bongkar muat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia -…
This website uses cookies.