Parid juga menyoroti pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebelumnya berjanji akan mengevaluasi PSN. Namun, ia menilai bahwa kebijakan terbaru terkait PSN justru menunjukkan kelanjutan proyek tersebut.
“Kalau melihat regulasi baru yang dikeluarkan Kemenko, PSN tetap ada. Artinya, harapan evaluasi PSN itu hilang dan pernyataan Prabowo hanya omon-omon saja,” ujar Parid.
Menurutnya, jika Prabowo serius dengan komitmen evaluasi, maka ia harus menerbitkan regulasi baru yang dapat membatalkan aturan yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Regulasi PSN ini dikeluarkan di era Jokowi sebelum lengser. Kalau Prabowo serius, maka keluarkan regulasi baru yang bisa menganulir aturan sebelumnya. Bukan malah mengirimkan Menteri Transmigrasi ke Pulau Rempang, itu sama saja menunjukan bahwa Prabowo tidak serius di dalam evaluasi PSN ini,” tutupnya./PT
PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) kembali meraih penghargaan The Most Innovative Digitalization of Digital…
Parepare, April 2026 - Aktivitas penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare selama periode angkutan Lebaran…
Di tengah gejolak harga komoditas global dan dinamika industri pertambangan, Holding Industri Pertambangan MIND ID…
Jakarta, 14 April 2026 – PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”), anak usaha BRI Group…
MALUKU – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), subholding Perkebunan Nusantara, mempercepat program hilirisasi kelapa…
LRT Jabodebek mencatat penurunan 10% pengguna pada Jumat (10/4) karena kebijakan WFH ASN, terutama di…
This website uses cookies.