BATAM-Ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus yang ada di Batam kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam, Senin (30/9/2019).
Di tengah guyuran hujan lebat pengunjukrasa tetap menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka menolak revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 yang sebelumnya telah disahkan DPR RI dan juga RUU KUHP.
“Pertama, kami tegas menolak hasil keputusan tentang revisi UU KPK yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Dimana revisi itu merupakan pelemahan independen KPK,” ujar Koordinator aksi, Guntur Gumilang.
Dan juga birokrasi yang berbelit dalam keperluan penyadapan, lanjut Guntur karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan pengawasan. Independen KPK terancam karena pegawai KPK adalah ASN yang harus tunduk kepada UU ASN. Itu adalah tedensi buruk bagi pencegahan korupsi di Indonesia,
“Kedua, kami menolak RUU KUHP yang kontroversial dan terkesan ngawur. Ketiga, meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dicopot, karena dinilai membiarkan adanya kebakaran hutan dan lahan yang berlarut-larut,” tambahnya.
“Terkait undang-undang permasyarakatan kami sudah mendatangi Lapas dan DPRD Kota Batam, namun kami tidak mendapatkan solusi dan jawaban dari pertanyaan yang kami lontarkan tentang revisi UU permasyarakatan,” tutup Guntur.
Tidak hanya mahasiswa yang terdiri dari beberapa kampus di Kota Batam. Aksi tersebut juga diikuti oleh beberapa himpunan mahasiswa diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Batam, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Batam.
Selain itu, aksi yang berjalan dengan tertib tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian sebanyak 325 personil gabungan yang terdiri dari beberapa Polsek yang ada di Batam.
Penulis: Ivan
Editor: Rumbo
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
