Harapan Masyarakat dan Pengawasan Mahkamah Agung
Sengketa ini bukan hanya melibatkan pihak KOPPSA-M dan PTPN IV, tetapi juga masyarakat Pangkalan Baru, yang merasa dirugikan oleh PTPN dan keputusan-keputusan ilegal dari oknum mantan pengurus koperasi.
Banyak pihak berharap agar Mahkamah Agung mengawasi jalannya perkara ini untuk memastikan keputusan yang adil dan transparan.
“Keputusan yang adil sangat dinantikan. Jika putusan ini berjalan dengan benar, masyarakat akan merasa bahwa hukum masih berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka,” ujar ND, salah seorang tokoh adat setempat.
Kasus ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak, tetapi juga memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan BUMN dan masyarakat banyak.
Sengketa ini diperkirakan akan terus berlanjut, dan pengawasan yang ketat dari lembaga yang berwenang akan menjadi faktor penting dalam menegakkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Saat berita ini diunggah, pihak Kepolisian dari Polda Riau belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya laporan dari Kuasa Hukum KOPPSA-M ke Polda Riau pada tanggal 19 Februari 2025 tersebut. Upaya konfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp belum mendapat jawaban dari Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto dan Dirreskrimun Polda Riau Kombes Asep Dermawan./ZD
Leave a Reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
