Musrenbang di Bunguran Timur, Ini Pesan Bupati Natuna

NATUNA – Bupati Natuna Hamid Rizal menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) di Aula Kantor Camat Bunguran Timur, Natuna, Rabu(6/2/2019).

Hamid mengatakan bahwa Musrenbang merupakan sinergi rencana pembangunan dari Desa hingga Nasional juga mengacu pada visi misi Kepala Daerah yang mengarah pada sisi pembangunan Kepariwisataan, Kelautan dan Perikanan.

“Rencana pembangunan harus ada sinergitas mulai dari Desa, dan pokok pikiran Dewan hingga tingkat Nasional agar pembangunan bisa terarah,” ujarnya.

Dijelaskan Hamid, Pemerintah Kabupaten Natuna memfokuskan pembangunan pada sektor Pariwisata dan Perikanan. Hal itu menjadi salah satu dari tujuan kita agar para Camat memerhatikan dengan seksama apa yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

“Usulan prioritas masing-masing Desa harus diperjuangkan selaras dengan pembangunan Pariwisata dan Perikanan. Dan tidak hanya berdasarkan segelintir kelompok tertentu dalam menentukan usulan Musrembang,” tegas Hamid

Hamid juga mengatakan bahwa ditetapkannya Natuna menjadi kawasan pembangunan daerah oleh Presiden Joko Widodo, membuat Natuna sebagai sorotan utama untuk dikembangkan atau dibangun. Sebab Kabupaten Natuna merupakan daerah berkepulauan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP3D, Mustapa mengatakan bahwa awal Bulan Maret target Musrenbang harus sudah selesai dan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Jika hal itu terlambat, maka akibatnya Natuna tidak bisa diusulkan di Provinsi.

Sementara Camat Bunguran Selatan, Saidir meminta kepada Bupati Natuna agar setiap Kecamatan di ploting anggaran perkecamatan dengan tujuan kecamatan bisa menyusun program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati.

Turut menghadiri acara Musrembang tingkat Kecamatan, Bupati Natuna, Hamid Rizal, Kadis BP3D Moestafa, Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, Anggota DPRD Natuna, Eri Marka, Wan Sofyan, Henri FN, Jarmin, OPD Natuna dan gabungan empat Kecamatan dan tidak ketinggalan seluruh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

 

Penulis : Zub

Editor   : Rudiarjo Pangaribuan