LINGGA – Kabupaten Lingga kembali membuktikan komitmennya dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/3/2025), Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Wakil Bupati Lingga Novrizal hadir untuk menyampaikan berbagai agenda strategis, termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta evaluasi kinerja keuangan daerah.
Dalam forum ini, berbagai agenda penting menjadi sorotan, termasuk penyampaian Ranperda oleh Bupati Lingga, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tersebut, serta tanggapan dari Bupati Lingga atas berbagai masukan yang disampaikan oleh DPRD.
Bupati Lingga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran daerah. Dengan langkah strategis ini, Kabupaten Lingga ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami bangga karena Kabupaten Lingga telah sukses mengelola keuangan daerah dengan baik sepanjang tahun 2024. Bersama Kota Batam dan Kabupaten Bintan, kami berhasil menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengalami defisit, tanpa memiliki utang, serta tanpa adanya tunda salur,” ungkap Muhammad Nizar dengan penuh optimisme.
Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif, termasuk kolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan kerja sama yang solid, Kabupaten Lingga mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lingga juga menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga dan Tim Banggar DPRD, khususnya menjelang implementasi program baru yang akan segera diterapkan. Salah satu pencapaian besar yang akan segera diwujudkan adalah menjadikan Kabupaten Lingga sebagai pilot project dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Online.
Tanggal 13 Maret 2025 akan menjadi momen penting bagi Kabupaten Lingga, karena secara resmi akan menjadi percontohan penerapan SIPD Online di tingkat kabupaten. Dengan mengusung tagline “Dari Lingga untuk Indonesia”, inisiatif ini bertujuan mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek transparansi keuangan dan perencanaan anggaran.
Kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Lingga dalam menerapkan SIPD Online semakin diperkuat dengan hadirnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peresmian program ini. Kehadiran dua institusi penting ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Lingga telah diakui sebagai daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kesuksesan Kabupaten Lingga dalam menjaga stabilitas keuangan dan menjadi pelopor penerapan SIPD Online tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Dalam rapat paripurna ini, turut hadir Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Komunikasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam optimalisasi teknologi di bidang keuangan daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik dan pemanfaatan teknologi digital, Kabupaten Lingga optimis dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih profesional dan modern.
“Dengan kerja sama yang solid antara semua pihak, kami yakin Kabupaten Lingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkas Bupati Lingga.
Ke depan, berbagai langkah strategis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lingga diharapkan semakin memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, akuntabel, dan efisien, Kabupaten Lingga siap menatap masa depan yang lebih cerah dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
