BATAM – Warga Kampung Tua Tanjung Uma RT 04/RW 01 telah menyurati Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan(BP) Batam, Amsakar Achmad untuk meminta kejelasan dan kepastian hukum soal status lahan dan rumah warga yang belum masuk ke dalam Kampung Tua pada Kamis 29 Oktober 2026 lalu.
Namun hingga Senin 9 November 2026, surat warga tersebut belum mendapat tanggapan atau respon dari Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan(BP) Batam, Amsakar Achmad.
“Sampai hari ini belum tanggapan bang,”kata Steven, salah satu warga RT04/RW 01 Tanjung Uma kepada SwaraKepri, Senin 9 November 2026 malam.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan belum memberikan tanggapan terkait surat warga Tanjung Uma tersebut.
Alasan Warga Surati Wali Kota Batam
Steven, salah satu warga RT 04 RW 01 Tanjung Uma, menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan permohonan dan pengaduan terkait penetapan Kawasan Kampung Tua Tanjung Uma.
Lihat postingan ini di Instagram
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah warga telah bermukim dan menguasai lahan serta rumah di wilayah Tanjung Uma sejak 1975, dengan surat-surat kepemilikan.
“Saat pendataan dan penetapan titik koordinat kampung tua Tanjung Uma, terdapat beberapa rumah dan bidang tanah milik warga yang tidak terakomodir ke dalam kawasan Kampung Tua, tanpa adanya penjelasan yang jelas,” ujarnya kepada SwaraKepri, Minggu 1 November 2026 malam.
Menurut dia, sampai saat ini status hukum atas lahan dan rumah menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi warga yang telah tinggal turun temurun di lokasi tersebut.
Steven menegaskan bahwa dalam surat warga Nomor 01/PW-TU/X/2026 tersebut, sejumlah warga menyampaikan 3 poin penting kepada Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam.
Pertama, memberikan penjelasan dan kepastian hukum terkait status lahan dan rumah warga kami di Rt 04 RW 01 Tanjung Uma yang belum masuk dalam Kawasan Kampung Tua.
Kedua, melakukan peninjauan Kembali/verifikasi ulang lapangan terhadap bidang-bidang tanah yang terlewat.
Ketiga, memasukkan kembali bidang tanah dan rumah kami tersebut ke dalam Peta/SK Penetapan Kampung Tua Tanjung Uma sesuai dengan fakta sejarah kepemilikan sejak tahun 1975./RD
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
