RDP dengan Bea Cukai, DPRD Batam Pertanyakan Pengawasan Barang Ilegal

BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mempertanyakan kinerja Bea Cukai Kepri terkait pengawasan penyelundupan barang ilegal yang keluar masuk melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus yang ada.

 

“Selama ini bagaimana pengawasan dari Bea Cukai terhadap barang-barang ilegal yang keluar masuk Batam,?” tanya Anggota Komisi II Mulia Rindo Purba dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Bea Cukai Kepri, Rabu(21/9/2016).

 

Mulia mengatakan pihak Bea Cukai seolah tidak menjalankan tugas utamanya selaku yang berwenang mengawasi keluar masuk barang di pelabuhan maupun bandara yang ada.

 

“Bea cukai seharusnya bisa mengendalikan peredaran barang-barang ilegal tersebut, jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan kinerja dari Bea cukai,” kata Rindo.

 

Menanggapi hal tersebut, pihak Bea Cukai yang diwakili Kabid P2 KPU BC Tipe B Batam, Akhiyat Mujayin mengatakan, pihaknya selama ini sudah melaksanakan tugas dengan mengawasi jalur keluar masuk barang dari pelabuhan.

 

“Selama ini kami sudah bekerja semampu kami, tim yang kami miliki sudah bekerja dengan maksimal,” jelasnya.

 

 

Terkait lolosnya beberapa barang selundupan tersebut, Mujayin mengatakan bahwa pihaknya selama 1 tahun terakhir sudah melakukan penindakan sebanyak 240 kasus berbeda yaitu, Gula, HP dan Beras.

 

“Khususnya untuk tim kami sudah malakukan penindakan sebanyak 54 kasus narkotika, kasus ini merupakan pemecah rekor di seluruh Indonesia,”bebernya.

 

Atas penjelasan pihak Bea Cukai tersebut, Komisi II DPRD Batam mengaku belu puas dan meminta dalam RDP berikutnya menghadirkan beberapa instansi lainnya yang terkait dengan pengawasan jalur keluar masuk barang yakni Lanal, Polairud dan Bakamla.

 

 

RONI RUMAHORBO