Sebuah Kajian Sebut China Tingkatkan Kampanye Global untuk Pengaruhi Media Asing

Freedom House menemukan bahwa Indonesia rentan terhadap manipulasi berita dari Beijing.

CHINA mengintensifkan kampanyenya untuk mempengaruhi serta memanipulasi berita dan informasi di seluruh dunia, dengan menggunakan segala cara untuk memproyeksikan citra positif dirinya di luar negeri, demikian organisasi pengawasan yang berbasis di AS dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis (8/9).

Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia rentan terhadap kampanye pengaruh Beijing dari awal 2019 hingga akhir tahun lalu, sementara Filipina lebih tangguh, demikian laporan yang dirilis Freedom House, sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Washington.

“Pemerintah China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, melakukan kampanye besar-besaran untuk mempengaruhi outlet media dan konsumen berita di seluruh dunia. Sementara beberapa aspek dari upaya ini menggunakan alat diplomasi publik tradisional, yang lainnya banyak dilakukan secara terselubung, koersif, dan berpotensi korup,” kata laporan itu dalam memberikan gambaran tentang pengaruh media Beijing di seluruh dunia.

“Semakin banyak negara yang menunjukkan perlawanannya (terhadap propaganda China) dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Beijing menggunakan taktik yang semakin canggih, lebih agresif, dan lebih sulit untuk dideteksi.”

Laporan tersebut mengkaji upaya Partai Komunis China (PKC) untuk mempengaruhi media dan konsumen mulai 1 Januari 2019, hingga akhir Desember 2021 dan menemukan bahwa pemerintah China meningkatkan jejak media globalnya di 29 negara dan Taiwan dalam periode itu.

“Sejak awal 2000-an, atas instruksi dari para pemimpin puncak, pejabat PKC telah menginvestasikan miliaran dolar dalam kampanye yang lebih ambisius untuk membentuk konten dan narasi media di seluruh dunia dalam berbagai bahasa,” kata laporan itu.

PKC telah mempercepat kampanye pengaruh media asingnya bersamaan dengan penurunan reputasi global China dan presidennya, terutama di antara orang-orang yang tinggal di negara-negara demokrasi parlementer.

“Misi ini telah mendapatkan urgensi dan signifikansi sejak 2019, karena masyarakat global telah menunjukkan simpati terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong, dan orang-orang Uyghur yang ditahan di Xinjiang, serta menyalahkan otoritas China karena menyembunyikan informasi awal pandemi COVID-19.”