Sejumlah Instansi di Pemko Tanjungpinang Ikuti Loka Karya Program Kotaku

TANJUNGPINANG-Sebanyak 62 peserta yang berasal dari sejumlah instansi di Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Bank Syariah Mandiri mengikuti kegiatan Loka Karya Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Hotel Bintan Plaza, Rabu (4/12/2019) sekira pukul 11.00 WIB.

Kementerian PUPR dengan programnya yang di kelola bersama yaitu Program Kotaku memiliki komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan Tanjungpinang

“Dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar yang tersebar di seluruh provinsi atau sejumlah 34 Provinsi tersebar 269 Kabupaten/Kota dengan 11.067 Kelurahan/Desa,” ujar Budi Efendi, selaku Koordinator Kota Program Kotaku Kota Tanjungpinang.

Dikatakan Budi, tujuan dari program Kotaku yang pertama untuk memperkecil luas permukiman yang kumuh, mewujudkan kolaborasi
penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder dan menyediakan infrastruktur permukiman.

“Hingga tahun 2018, penanganan kota tanpa kumuh telah mencapai 23.407 hektar atau 61% sedangkan sisanya untuk target 2019 sebanyak 15.024 hektar atau 39%, berkaitan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan kegiatan lokakarya untuk menghasilkan rumusan-rumusan strategis dan langkah konkrit, untuk upaya percepatan pelaksanaan program, sehingga target penanganan kumuh dapat tercapai,” tuturnya.

Diketahui di Kota Tanjungpinang luas permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh Wali Kota adalah 150,41 hektar tersebar di 7 kawasan. Lokasi Dampingan Intervensi Program Kotaku yang menjadi target RPJMN Nasional Tahun 2019 hanya 7 Kawasan 130,19 hektar.

“Hingga tahun 2018 capaian pengurangan Kumuh Kota Tanjungpinang di lokasi intervensi Program Kotaku seluas 87.79 hektar, masih menyisakan 42,40 Ha yang menjadi target di tahun 2019. Estimasi pofensi pengurangan kumuh Tahun 2019 adalah 30,96 hektar, sehingga tersisa permasalahan kumuh seluas 11,44 hektar,” tambahnya.

Perlu diketahui juga, pada tahun 2019, jumlah lokasi yang mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) sebanyak 3 Kelurahan, yakni Kelurahan Senggarang, Tanjung Unggat, Kamboja.

Dalam kesempatan yng sama Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, berkenan untuk membuka kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini guna memberikan informasi kepada peserta tentang penanganan Kotaku.

“Ke depan semoga Pemko bersama Pemprov selalu menjalin komunikasi tentang Kotaku ini,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Ism)