SMRC: 76,6% Responden Puas dengan Kinerja Jokowi, tetapi Rasional soal Perpanjangan Masa Jabatan

SMRC merilis hasil survei terkini tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo. Respons publik itu juga terkait dengan sistem demokrasi, termasuk pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

VOA — Di penghujung tahun 2022 ini, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis hasil surveinya. Kali ini menyorot tentang seberapa besar tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani mengatakan berdasarkan data tren tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi sejak tahun 2015, ada penguatan pada periode kedua, di mana tingkat kepuasan rata-rata mencapai 70 persen. Jika pada survei terakhir di bulan Desember 2022 tingkat kepuasan mencapai 74,2%, maka dalam survei terakhir ini meningkat menjadi 76,7%.

“Ini peristiwa yang sangat penting, bahwa Presiden Jokowi memiliki approval rating yang sangat tinggi,” kata Saiful.

Berjalan baiknya langkah-langkah pengendalian pandemi COVID-19 dan gelontoran bantuan sosial ditengarai menjadi salah satu hal yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. Baliho ungkapan terima kasih pada Presiden Jokowi terpasang di berbagai daerah, termasuk di Kota Solo. Baliho tersebut berisi gambar presiden dengan tulisan dukungan penyaluran bansos tepat sasaran.

Menurut data pemerintah, anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 mencapai Rp498 triliun, meningkat dari anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp468,3 triliun, dan tahun 2020 yang mencapai Rp293,2 triliun. Peningkatan anggaran ini seiring dengan perebakan luas COVID-19 ketika itu.

Anggaran untuk tahun 2023 akan kembali naik menjadi Rp441 triliun untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global dan potensi lonjakan gelombang baru COVID-19, sebagaimana yang terjadi di banyak negara, terutama di China.

Dampak pada Sistem Demokrasi, Pemilu dan Potensi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Meski baru menginjak tahun baru 2023, tetapi aroma tahun politik sudah sangat kencang. Terlebih setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan partai politik yang berhak bertarung di Pemilu 2024.

Saiful mengatakan ia kaget dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti yang mengajak untuk berpikir kembali tentang Pemilu 2024 dengan dalih kinerja Presiden Jokowi dinilai bagus oleh publik.