Categories: POLITIK

Target Retribusi IMTA di Batam Merosot Drastis

Rapat Tim Anggaran Pemko dan Banggar DPRD Batam/rudi

Pemkot dan DPRD Batam belum Miliki Data Pasti Jumlah Pekerja Asing

BATAM – swarakepri.com : Target pendapatan asli daerah(PAD) Kota Batam dari hasil retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing(IMTA) untuk APBD-P tahun 2015 merosot drastis.

Jika sebelumnya pada APBD Murni 2015 ditargetkan sebesar Rp 45 miliar, untuk APBD-P 2015 target retribusi IMTA diturunkan menjadi Rp 35 miliar saat pembahasan tim anggaran Pemko dan Banggar DPRD Batam.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari mengaku penurunan target tersebut dilakukan karena data tenaga kerja asing di Batam belum diketahui pasti.

“Bagi kita lebih baik yang realistis sambil nanti kita coba melakukan validasi jumlah tenaga kerja asing di Batam,” ujar Riki, Sabtu(12/9/2015) dini hari seusai mengikuti rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2015.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pemkot dan DPRD Batam belum data yang pasti jumlah tenaga kerja asing. “Kita akan ambil data dari Kementerian untuk dijadikan data base terpadu ketenakerjaan di Batam,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya tim anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dibuat kebingunan oleh tim banggar DPRD Batam karena Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara(PPAS) yang diajukan bertambah sebesar Rp 16.496.601.292 setelah melalui pembahasan di Komisi-komisi.

Adanya penambahan anggaran sebesar Rp 16 miliar lebih tersebut sempat mengakibatkan perdebatan panas saat Tim Anggaran Pemko dan Banggar DPRD Batam melakukan pembahasan di ruang serbaguna, Jumat malam(11/9/2015) sekitar pukul 22.00 WIB.

Salah satu perdebatan sengit terjadi ketika anggaran sebesar Rp 3 milyar untuk program Sembako murah dari Komisi II nyaris di hilangkan oleh Tim Banggar DPRD.

Selain itu perdebatam selanjutnya adalah adanya defisit anggaran sebesar Rp 2, 8 Miliar meskipun tim anggaran Pemko Batam telah melakukan rasionalisasi sejumlah program yang bisa kembali di pangkas, agar bisa menutupi defisit. (red/rudi)