Kuasa Hukum Ocean Mark Shipping Inc (OMS) Sailing Viktor S.H., dari SCR & PARTNERS LAW FIRM Ketika dikonfirmasi juga membenarkan adanya surat dari Kedubes Iran ke Mahkamah Agung tersebut.
“Iya, surat itu sebagai konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran mengenai banyaknya klaim dari pihak-pihak lain sehubungan dengan kapal MT Arman 114. Akan tetapi hanya ada satu dokumen yang diterima Pengadilan Negeri Batam maupun Kejaksaan Negeri Batam dan telah dinyatakan palsu oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran,” ujarnya kepada SwaraKepri, Kamis 11 Juli 2024.
Sailing mengatakan saat ini pihaknya sedang Menyusun dokumen-dokumen untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan Kapal MT Arman 114.
“Kami lagi menyusun dokumen-dokumen untuk melakukan upaya hukum baik pidana atau perdata terhadap pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas kapal MT Arman 114 tersebut,”tegasnya.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Batam, Welly Irdianto mengatakan Majelis Hakim yang memimpin persidangan kasus MT Arman 114 dengan terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba (MMAMH) tidak ada menerima tembusan surat Kedubes Iran kepada Mahmahan Agung tertanggal 30 Mei 2024 tersebut.
“Setelah berkoordinasi dengan Majelis Hakim, tidak ada surat tertanggal 30 Mei 2024 diterima Majelis Hakim,” ujarnya ketika ditemui SwaraKepri di Kantor Pengadilan Negeri Batam, Kamis(11/7).
Meski demikian, Welly mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 surat masuk ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terkait kepemilikan Kapal MT Arman 114.
“Surat terkait kepemilikan kapal MT Arman 114 yang diterima Majelis Hakim sekitar duapuluh surat. Paling banyak(diterima) setelah tuntutan dibacakan Jaksa Penunut Umum(JPU) di persidangan,”pungkasnya./Tim
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
