KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq telah mengajukan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Kontainer Malarko melalui APBN kepada Kementerian Perhubungan dengan besaran anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp300 miliar lebih.
“Yang kita ajukan lebih kurang Rp 300 miliar, tapi bisa saja nilainya lebih.Namun terlebih dahulu akan diaudit oleh Kementerian Perhubungan dari perencanaan awalnya dengan kondisi yang sudah dibangun, untuk melihat berapa kekurangan yang masih dibutuhkan,” ucap Rafiq di rumah dinasnya, Kamis (19/5/2016).
Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan kata Rafiq, dirinya mengaku sudah mendapatkan jawaban yang pada intinya Kementerian akan menindaklanjutinya, karena DED nya sudah lengkap. Hanya saja Kementerian sempat mengatakan mungkin bisa saja dianggarkan melalui dana sharing di daerah.
“Tapi saya juga katakan bahwa Pemkab Karimun pun sudah mengalokasikan, seperti untuk membuat jalan masuknya, tapi untuk penyelesaian itu memang harus dari dana APBN di pemerintah pusat, karena anggaran yang dibutuhkan memang sangat besar,” ucapnya.
Pelabuhan Kontainer Malarko katanya lagi, memang harus segera dilanjutkan agar bisa segera dimanfaatkan, karena sampai saat ini sudah masuk tahun ketiga namun belum juga dilanjutkan pembangunannya. Kalau tidak segera diselesaikan, tentunya pelabuhan itu tidak bisa dimanfaatkan dan kondisi seperti itu akan menimbulkan multitafsir yang berbeda dari sudut pandang masing-masing dan tentunya sangat disayangkan.
Apa permasalahan yang terjadi sehingga terhenti penganggarannya padahal merupakan proyek multi years, Rafiq mengaku tidak begitu mengetahui dengan jelas apa yang penyebabnya, sekarang karena proyek tersebut dianggarkan oleh pemerintah pusat. Bisa saja keterlambatan kelanjutannya dikarenakan keterbatasan anggaran, namun pemerintah daerah sudah mendorong dan meminta untuk disegerakan. Tentunya sejalan dengan program dari Presiden Joko Widodo ini yakni membangun tol laut melalui pembangunan jembatan
Yang perlu digaris bawahi katanya, Kabupaten Karimun sangat membutuhkan pelabuhan kontainer malarko. Karena Karimun merupakan daerah yang diberikan kepercayaan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), Spesial Ekonomi Zone (SEZ) dan kawasan perdagangan bebas.
“Kalau seandainya infrastuktur yang diharapkan hanya dikerjakan dari pemerintah daerah dengan keterbatasan yang ada, itu tidak akan dapat kita tuntaskan. Karena itu sejalan dengan kepercayaan pemerintah pusat, jadi harus didukung oleh penganggaran yang memadai sehingga FTZ dan SEZ itu dapat berfungsi dengan baik bagi daerah yang diberikan kepercayaan ini,” pungkasnya.
(red/HK)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
