JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek infratruktur di Sulawesi Selatan.
Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni ER(sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel) dan AS(kontaktor).
“Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama sebagai penerima yaitu saudara NA dan ER, sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konperensi pers, Sabtu(27/2/2021) malam.
Dikatakan bahwa, tersangka NA dan ER disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara tersangka AS disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Para tersangka yakni NA, ER dan AS dilakukan penahanan selama 20 hari, dihitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 maret 2021,”kata Firli.
“Saudara NA akan ditahan dirutan cabang KPK, cabang Pomdam Jaya Guntur, ER ditahan dirutan cabang KPK Kavling pada C1, AS ditahan di rutan KPK pada merah putuh,”pungkasnya./RD_JOE
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
