BATAM – Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Batam setuju pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan nota keuangan tahun 2017 untuk di lanjutkan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II tahun anggaran 2017, Jumat(13/1/2017).
Ke-9 fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Hati Nurani Bangsa , Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Persatuan Keadilan menyatakan setuju, meskipun dalam penyampaian pandangannya, banyak kritikan serta catatan-catatan yang diberikan.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menyetujui agar Ranperda APBD Kota Batam 2017 di sahkan dan dilanjutkan.
“Fraksi PDI juga berpendapat, walaupun saat ini anggaran belanja Kota Batam sedikit defisit, namun hal itu bisa di tanggulangi dari Silpa ataupun pendapatan lainnya,” Kata Tumbur Sihaloho.
Kata Tumbur, Pemko Batam juga harus lebih berhati-hati dalam upaya meningkatkan pembangunan.
“Kami juga mengingatkan Pemko lebih berhati-hati dalam pembangunan dan juga jangan sampai menyalahgunakan wewenang antara Banggar Pemko dan DPRD dalam penetapan KUA PPAS,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD Batam, Jumat(13/1/2017)/foto : Jefry Hutauruk
Sementara itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan tentang anggaran pendidikan yang masih begitu rendah. Mereka menilai dana pada sektor pendidikan masih begitu rendah dan anggaran Disdik juga tidak profesional.
“Untuk sekarang mutu pendidikan masih rendah, apalagi dikurangi anggarannya, kami juga menyayangkan pengurangan ini dan lebih mengedepankan infrastruktur dibandingkan pendidikan,” kata Mesrawati
Mesrawati juga menyoroti peran pemerintah dalam meningkatkan PAD dari sektor parkir. Ia mengatakan pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam pengelolahan parkir tersebut dan mempertanyakan bagaimana kedepannya Dishub mengatasi kebocoran di lahan parkir.
“Untuk kedepannya bagaimana Dishub mengatasi kebocoran tersebut,” jelasnya.
Fraksi PAN menyoroti terkait anggaran Rp3 Miliar yang dikelola oleh Sekwan agar dapat digunakan sebagaiman mestinya.
“Kami berharap anggaran Rp 3 Miliar yang dikelola Sekwan dapat dibahas dan digunakan sebagaimana mestinya,” kata Safari Ramadan.
Fraksi Gerindra meminta agar Pemko Batam dapat menaikkan pajak dalam rangka penambahan PAD dari segi hiburan, hotel dan restoran.
“Untuk hiburan, rumah makan dan hotel pemerintah dapat menaikan pajaknya, melihat peminatnya cukup banyak saat ini,” Kata Nyanyang Haris Pratamura.
Sedangkan Fraksi Persatuan Keadilan meminta pemerintah dapat menggali objek pajak baru dalam meningkatkan PAD, terutama dalam pajak bumi dan bangunan.
“Dalam meningkatkan PAD dari segi pajak, Pemko seharusnya bisa menggali objek pajak baru terutama PBB,” Kata Eki Kurniawan.
Ditambahkan bahwa pajak bangunan sendiri bisa menjadi pemasukan yang besar bagi PAD, apalagi melihat banyaknya perusahaan-perusahaan di Kota Batam.
Fraksi Nasdem meminta Badan Penanaman Modal (BPM) dan KP2K dapat lebih memiliki inovasi dan prioritas dalam dunia kemaritiman, melihat sebagian besar kota Batam adalah wilayah perairan.
“Kami juga berharap agar Ranperda ini bisa segera dirampungkan supaya dapat disahkan menjadi perda,” ujar Li Kai.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi, paripurna akan digelar kembali pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 mendatang dengan agenda agenda tanggapan dan jawaban Wali Kota.
Jefry Hutauruk
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
