BATAM – Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratimura menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan lahan Dam Baloi diperlukan adanya sinergi instansi terkait yang ada.
“DPRD tidak setuju adanya penggusuran secara sepihak,”ujarnya ketika dihubungi Swarakepri.com, Kamis(11/8/2016) sore.
Menurutnya semua pihak yang terlibat di dalamnya harus di dudukkan seperti tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk mencari solusi yang terbaik.
“Warga harus diperhatikan, karena sama-sama membangun Batam,”tegasnya.
Dia menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan yang tidak kunjung selesai tersebut. “Itu harus diluruskan oleh BP Batam,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Dewan akan segera mengagendakan kembali permasalahan Dam Baloi sampai adanya kejelasan tentang status lahan dan penggantian uang warga di sekitar lokasi.
“Nanti kita akan rapatkan dengan BP Batam, masyarakat dan pihak pengembang,” tandasnya.
Namun demikian, dia berharap warga masyarakat Dam Baloi tidak bersikap gegabah dalam menyikapi hal tersebut, terutama tentang isu-isu yang masih simpang siur.
Pantauan lapangan, aktivitas pengerukan tanah di Bukit Dam Baloi masih tetap berlangsung pada malam hari. Aktivitas tersebut menimbulkan polusi udara, karena debu dan tanah terbang ke segala arah karena tidak ada penutup pada bak lori pengangkut tanah.
(RED/DRO)