BATAM – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Batam kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai tebang pilih terhadap pemerataan pembangunan di Batam.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra kepada awak media pada Jumat (24/11/2017).
“Dengan berat hati Gerindra meninggalkan ruang paripurna, kami menilai aspirasi masyarakat yang kami bawakan tidak diakomodir, kami sangat kecewa,” kata Harmidi.
Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan perkembangan pembangunan di Mainland dan Hinterlad, pemerintah cenderung mengedepankan yang di Mainland saja.
“Pembangunan di pusat kota sangat pesat sementara di pulau-pulau tidak terjamah sama sekali, pemerintah tidak memperhatikan masyarakat yang di pulau-pulau,” kata Harmidi.
Ia mencontohkan, semenisasi salah satunya yang menjadi pokok pikiran Fraksi Gerindra sama sekali tidak diakomodir. Ia menilai hal tersebut menjadi preseden buruk bagi Fraksi Gerindra nantinya.
“Daripada kami nanti kedepannya jadi bulan-bulanan masyarakat lebih baik kami tidak setuju,” ujarnya merujuk pada pertanyaan awak media terkai alasan Fraksi Gerindra tidak menyetujui Pembahasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018.
Sebelumnya di ruang rapat paripurna, Harmidi Umar Husein selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju penetapan Ranperda APBD Kota Batam Tahun 2018.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra tidak setuju atas penetapan Pembahasan Ranperda APBD Kota Batam tahun 2018, yang kedua pokok pikiran yang kami bawakan tidak ada yang diakomodir, izinkan saya untuk meninggalkan ruangan ini,” kata Harmidi.
Penulis : Rumbo
Editor : Roni Rumahorbo
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
