KARIMUN – swarakepri.com : Anggota Komisi I DPRD Karimun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Widya yang berada di kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral, Selasa (13/1/2015).
Dalam sidak tersebut, Ketua Komisi I DPRD Karimun, HM Taufik bersama anggota Dewan lainnya menemukan permasalahan keberadaan dosen yang belum memenuhi standar karena hanya memiliki 5 dosen.
Taufiq mengatakan kedatangan mereka berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya kejanggalan di sekolah tinggi pertama berbasis ilmu kesehatan itu di Kabupaten Karimun.
“Ada laporan dari orang tua yang anaknya kuliah di STIKES Widya, adanya sejumlah masalah di STIKES,” ungkap Taufik ke awak media.
Selain menemukan kekurangan dosen, anggota Dewan juga menemukan masalah lainnya yang akan ditindak lanjuti dengan memanggil pihak yayasan selaku pengelola kampus.
Sementara Koordinator STIKES Widya, Mona menanggapi bahwa dirinya tidak tahu sama sekali mengenai kepengurusan dan hal tersebut hanya Yayasan yang mengetahui termasuk pendanaan.
“Mengenai transkip nilai itu pun di pusat, jadi kami tidak tahu apa-apa. Posisi saya disini sebetulnya dosen yang ditunjuk untuk merangkap sebagai koordinator STIKES. Kemudian memang anak-anak juga sempat demo lalu saya sampaikan, kalau demo disini tidak akan dapat penjelasan, karena pimpinan adanya di Batam, saya hanya ditugaskan. Kalau masalah disini saya tidak banyak tahu tapi saya paham kondisinya. Saya baru empat bulan diberikan tanggungjawab untuk menangani STIKES dalam hal ini sebagai koordinator, tapi sifatnya hanya pengawas saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan untuk SMK semua persoalan sudah selesai termasuk izin dan itu semua dia yang mengurusinya. Sehingga ia pun bertanya-tanya apa saja kerjaan Kepala SMK sebelumnya yang menjabat lebih kurang setahun lamanya namun tidak kunjung mengurus izin sekolah.
“Untuk bertemu dengan pimpinan nanti akan saya sampaikan. Kemudian mengenai data yang diminta akan saya siapkan dan dalam tempo dua hari sudah akan saya serahkan kepada Komisi I,” katanya. (red/HK)