Aliansi Sulawesi Sebut Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang Menguntungkan

Aliansi Sulawesi Terbarukan menyatakan peningkatan investasi hilirasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya pada lingkungan.

VOA — Aliansi Sulawesi Terbarukan, gabungan tiga organisasi lingkungan hidup di Sulawesi, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Selatan dan Walhi Sulawesi Tenggara lagi-lagi menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hilirisasi nikel. Aliansi itu menilai pemerintah tidak jujur dan terbuka mengenai berbagai persoalan dan dampak negatif hilirisasi nikel di Tanah Air, khususnya di daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi.

“Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberhasilan pemerintah membuat banyak lapangan pekerjaan dari sektor industri nikel sangatlah tidak benar bila kita bandingkan dengan daya rusak industri nikel yang mengakibatkan ribuan, bahkan puluhan ribu petani dan nelayan, kehilangan mata pencaharian. Juga bila kita bandingkan dengan jumlah perempuan yang menganggur akibat tidak memiliki pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian,” kata Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, Kamis (17/8). Ia menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023.

“Saat ini, dari data yang kami peroleh, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Pulau Sulawesi, ladang nikel terbesar dan salah satu pusat nikel di dunia, masih sangat tinggi. Bahkan setelah adanya hilirisasi nikel,” jelas Al Amin.

Data Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33 persen atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Tenggara juga tidak menggembirakan, masing-masing 8,7 persen dan 10,11 persen.

“Dari tren kenaikan angka kemiskinan di tiga provinsi penghasil nikel terbesar di dunia ini menunjukkan bahwa narasi hilirisasi dapat membuka ribuan lapangan kerja, masih sekadar omong kosong. Sebab tidak menjawab hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani, nelayan dan perempuan,” ungkap Al Amin.