Anggota DPRD Karimun Temui Satker Kementerian PU

KARIMUN – Anggota DPRD Karimun dari Dapil Kundur, Fakhrurrazi telah menemui Satker Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta beberapa hari lalu untuk memperjuangkan ketersediaan air bersih di Pulau Ungar, Kecamatan Ungar.

 

“Saya sudah menemui Satker di Kementerian PU beberapa hari lalu di Jakarta tentang usulan untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan krisis air di Pulau Ungar. Jadi lembar persyaratannya sudah disampaikan dengan beberapa poin harus kita penuhi,” kata Fakhrurrazi, kemarin.

 

Dalam pertemuan itu menurutnya, berbagai keluhan sudah disampaikan dan Satker di Kementerian PU pun sudah mengetahui apa yang disampaikan. Sehingga mereka meminta agar ada kerjasama dengan PDAM setempat sehingga dapat membantu dalam mengkaji permasalahan, sehingga kenapa air tidak dapat mengali padahal telah ada beberapa tangki yang disediakan dalam bantuan yang sudah cukup lama namun tak dapat dialiri.

 

“Kita akan cari tim ahli. Mungkin minta bantuan dari PDAM karena disitu pasti ada tenaga ahli air. Menruut Satker di Kementerian PU bahwa tanki-tanki air yang sudah ada di Ungar itu sebetulnya sudah bisa dialiri air, hanya saja airnya kurang. Atau mungkin juga pompanya tidak kuat. Tapi ini akan kita periksa dulu makanya dalam waktu dekat mudah-mudahan sebelum lebaran ini bisa sama-sama turun kelapanagn dengan PDAM Kabupaten Karimun untuk menelusuri masalah yang ada, sehingga bisa segera diperbaiki,” jelasnya.

 

Beberapa syarat yang disampaikan oleh Satker Kementerian PU menurutnya antara lain adalah tersedianya surat minat atau usulan. Selain itu rencana induk pengembangan SPAM (RSIPAM), dokumen RPI2JM, studi kelayakan justifikasi teknis dan biaya, DED atau rencana teknis. Kemudian harus memiliki surat izin pemakaian air baku dalam hal ini ada SIPA dari BBWS atau BWS serta Dinas Pengairan yang berwenang sesuai kewenangan pengelolaan wilayah sungai dan kesepakatan kerjasama pemanfaatan air baku antara masyarakat.

 

Selain itu tersedianya lahan atau ada jaminan ketersediaan lahan berupa sertifikat, tersedia dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) sesuai kebutuhan fungsinal dan rencana pemanfaatan maksimal sistem yang akan dibangun.

 

Selanjutnya, institusi pengelola paska konstruksi sudah jelas seperti PDAM, PDAB, UPD, BLUD, Masyarakat atau yang lainnya. Kemudian dinyatakan dalam surat pernyataan kepala daerah tentang kesanggupan atau kesiapan menyediakan syarat-syarat tersebut atas kesiapan mengoperasikan,menerima aset dan memelihara yang telah dibangun. Terakhir adalah menyiapkan dokumen tentang dampak lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL, STPL)

 

Dalam kesempatan itu Fakhrurrazi mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Ungar agar dapat membantu dalam melancarkan rencana ketersediaan air bersih tersebut.

 

“Saya juga sempat tanyakan apakah boleh melakukan kerjasama dengan pihak swasta, karena ini kan berkaitan dengan meteran air yang harganya tidak murah dan akan banyak pelanggan yang membutuhkan. Sehingga perlu menggandeng pihak swasta, tapi dijawabnya bahwa sebaiknya kerjasama dengan Pemda saja, kalaupun sudah tidak ada solusi sama sekali barulah melakukan alternatif terakhir bekerjasama dengan pihak swasta,” terangnya.

 

Gambaran sampai saat ini menurutnya, seluruh wilayah pesisisr di Pulau yang berseberangan dengan Pulau Kundur Kecamatan Kundur itu memang kesulitan air bersih meski dalam musim hujan. Sehingga beberapa kampung yang terkena dampak seperti Desa Sungai Buluh yang merupakan pesisir sampai ke Gorab Kelurahan Alai yang semuanya kesulitan air.

 

Mengatasi hal itu untuk mencukupi kebutuhan, masyarakat terpaksa membeli air dari penyedia air bersih menggunakan gerobak dan per jerigen dijual sekitar Rp5.000 untuk konsumsi. Sedangkan untuk mencuci baji terpaksa menggunakan air tanah yang kondisinya tidak layak.

 

Sementara di Desa Sungai Buluh terdapat sebuah sumur yang cukup lebar seluas sektiar lima meter, dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Kabarnya saat ini sedang terjadi pendangkalan sehingga butuh normalisasi agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal lagi. Rencananya lokasi tersebut akan dimaksimalkan jika memang nantinya tidak ditemukan lahan yang sesuai atau belum ada yang menghibahkan tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

 

(RED/HK)