BP Batam Tidak Memiliki Legal Standing Kehutatan di Rempang
Kata dia, sejak terbitnya SK MenLHK No.785 dan SK MenLHK No 643 kepada BP Batam, lahan rempang telah mengalami proses pelepasan semula Kawasan hutan menjadi Kawasan non hutan atau area penggunaan lain.
“BP Batam seharusnya menurut ketentuan hukum tidak memiliki legal standing kehutanan terhadap Kawasan lahan rempang tersebut,’tegasnya.
Pada akhir closing statementnya, Bowie memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menilai perkara tersebut secara normative, secara adil dan bijaksana, serta penerapan hukum yang terbaik.
“Saya sangata meyakini bahwa Majelis Hakim yang saya muliakan sebagai garda penegakan hukum keadilan sangat mampu dan bisa untuk memberikan rasa adil kepada saya dalam perkara ini,”pungkasnya.
PH Bowie Yoenathan Minta Vonis Bebas
Sebelumnya Penasehat Hukum terdakwa Bowie Yoenathan, Indra Raharja pada pembacaan nota pembelaan atau pledo meminta Majelis Hakim agar dalam putusannya menyatakan terdakwa Bowie Yoenathan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaiamana dakwaan penuntut umum.
“Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara keopada negara,”ujarnya.
Indra Raharja juga menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yakni selalu hadir, bersikap kooperatif, dan sopan di persidangan.
“Selama ini terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sudah berusia 6o tahun. Terdakwa juga memiliki riwayat penyakit hipertensi. Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih memerlukan biaya hidup,”terangnya./RD
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
