Demo Mahasiswa di Batam Gembos: Krisis Intelektual Muda atau Pembungkaman?

‎
‎Kilas balik, sebelum belasan Mahasiswa ini ingin berorasi di kantor DPRD Batam. Rancangan kegiatan sebenarnya yaitu berorasi ke Mapolda Kepri. Namun, karena berbagai hal akhirnya batal terlaksana. Masa aksi bersepakat hanya melakukan orasi di kantor DPRD Batam dan juga membatalkan penyampaian aspirasi di kantor Pemko Batam, karena seluruh Forkopimda Batam dan Wakil Gubernur Kepri menyatakan hadir untuk bertemu dengan Mahasiswa melakukan audiensi.
‎
‎Saat itu, di kantor DPRD Kota Batam aparat keamanan telah bersiap melakukan pengamanan. Namun, karena orasi batal dan hanya belasan peserta aksi yang datang mereka menerima tawaran audiensi yang disampaikan aparat keamanan.
‎
‎Selama proses audiensi, kegiatan tersebut berjalan dengan tertib. Para peserta aksi menyampaikan pesan, masukan, dan unek-uneknya yang kemudian ditampung oleh Forkompinda Batam.
‎
‎Tanggapan Kapolda Kepri Audiensi Dengan Mahasiswa
‎
‎Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin mengapreasiasi aspirasi Mahasiswa yang disampaikan melalui audiensi tersebut. Kata dia, apa yang disampaikan para Mahasiswa ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Mahasiswa secara umum dan hal itu mereka tampung.
‎
‎Ia menilai, apa yang dilakukan oleh Mahasiswa ini merupakan cara menyampaikan aspirasi dengan santun. Tidak melalui unjuk rasa terbuka yang gampang ditunggangi [kepentingan tertentu] seperti di tempat-tempat lain. “Ini yang patut kita contoh! Bukan berarti patut dibungkam pendapatnya — mereka tetap bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas dan terbuka yang dihadiri oleh kita-kita semua dengan unsur pemerintah daerah, teman-teman TNI, dan dari kami Kepolisian. Semua mendengar,” kata dia.
‎
‎Syukurnya, lanjut dia, di Batam, Kepri ini tidak terjadi kejadian seperti di tempat-tempat lain. Sepanjang masih kondusif masyarakat bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun.
‎
‎Pemerintah Batam Siap Evaluasi
‎
‎Merespon permintaan Mahasiswa terkait buntut tindakan represif Ditpam BP Batam terhadap dua orang Mahasiswa UNRIKA, Jamaluddin, dan Alwie Djaelani yang menyuarakan penolakan terhadap rencana revisi PP No. 46 Tahun 2007 di forum komunikasi publik, Selasa 26 Agustus 2025 lalu. Wali Kota Batam ex-officio BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan dirinya akan segera melakukan evaluasi. “Ini kesempatan pertama yang akan segera saya lakukan,” tegasnya.
‎
‎Saat insiden kemaren, Amsakar mengaku langsung melakukan langkah cepat dengan menelpon salah satu petinggi Ditpam BP Batam bernama, Kurniawan. Alasannya, Direktur Ditpam BP Batam, Kombes Pol. Mujiyono saat itu tengah dalam kondisi berkabung karena orang tuanya berpulang ke Rahmatullah.
‎
‎Kata Amsakar, dalam pembicaraan melalui sambungan telepon dengan, Kurniawan — ia meminta terhadap kedua Mahasiswa tersebut jangan dilakukan hal-hal yang diluar standar normatif.
‎
‎”Alhamdulillah, pada hari itu juga adik-adik kita ini langsung dikeluarkan juga. Jadi, standar kami dengan ibu Wakil itu juga mengedepankan pendekatan yang persuasif. Tidak ada lagi model atau langkah-langkah represif itu sudah ketinggalan jaman,” ungkapnya.