Harga Anjlok, Petani Sawit Harapkan Peran Lebih Pemerintah

Petani Selalu Menjadi Korban

Peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Hempri Suyatna, menilai dalam rantai kebijakan pemerintah, petani memang sering berada dalam prioritas rendah. Kasusnya tidak hanya terjadi di komoditas kelapa sawit, tetapi juga di berbagai komoditas lain.

“Kalau saya lihat, pemerintah tidak memiliki blue print yang jelas dalam penanganan persoalan minyak goreng, sehingga yang menjadi korban dalam gonjang-ganjing saat ini adalah petani kelapa sawit,” kata Hempri kepada VOA, Senin (4/7).

Hempri mengakui, pengaruh industri sawit lebih besar ke pemerintah daripada petani. Kecenderungan itu membuat kebijakan pemerintah cenderung menguntungkan industri, dan bukan sebaliknya.

“Kita tidak bisa memungkiri, bagaimana relasi bisnis dan politik ini selalu mewarnai kebijakan ekonomi di setiap rezim. Dan seringkali masyarakat menjadi obyek semata karena posisi tawar yang lemah,” tambahnya memberi alasan.

Hempri menyebut ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam konteks sawit ini. Dia menyarankan, dari sisi produksi, bentuk-bentuk subsidi dan insentif untuk pengembangan pertanian sawit perlu dilakukan. Selain itu, perlu ada evaluasi atas kebijakan ekspor dengan mempercepat ekspor minyak sawit mentah dan bahan baku minyak goreng sawit.

“Ini harus konsisten dilakukan, dengan blue print yang jelas. Dalam konteks ini, termasuk meningkatkan pemberian insentif kuota ekspor kepada produsen. Dengan demikian, keseimbangan hulu dan hilir tetap bisa terjaga,” tandasnya./VOAIndonesia