BATAM – Aksi mogok ribuan buruh harian lepas yang bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan(DKP) Kota Batam selama tiga hari berturut-turut akhirnya berhasil menemukan titik terang.
Perundingan antara perwakilan buruh dengan pihak DKP dan anggota Komisi III DPRD Batam di Kantor DKP Kota Batam di Sekupang yang berakhir pukul 12.30 WIB(Senin,red), sepakat untuk memenuhi tuntutan buruh terkait pemotongan gaji dan kepesertaan BPJS serta penghapusan sistem tonase pengangkutan sampah.
Edward Kamaleng dari Lembaga Bantuan Hukum(LBH) selaku perwakilan mengatakan bahwa tiga poin yang menjadi tuntutan buruh telah disetujui dalam rapat mediasi.
“Tuntutan kawan-kawan soal besaran UMK sudah kita bahas dan usulan kawan-kawan disetujui. Usulan tersebut akan kita ajukan ke Walikota untuk disahkan. Dan kita akan kawal usulan itu,” tegas Edo kepada para buruh seusai rapat mediasi.
Ia juga mengatakan bahwa usulan buruh agar diikutsertakan dalam BPJS juga disetujui. “Soal BPJS juga sudah kita bahas. Bagi yang belum terdaftar akan diikutsertakan sebagai peserta BPJS,” jelasnya.
Sementara untuk target pengangkutan sampah dengan sistem tonase sebanyak 7 ton per hari juga telah dihapuskan.
“Mulai hari ini, sistem tonase dihapuskan. Jadi itu sudah tidak berlaku lagi,”tegasnya
Setelah mendapat penjelasan dari Edward Kamaleng, ribuan buruh yang ada kembali bekerja seperti semula dan mengakhiri aksi mogok yang sudah dilakukan selama tiga hari berturut-turut.
“Sekarang kawan-kawan bekerja seperti biasa, dan kita akan kawal hasil perundingan ini ke Pemko agar segera disahkan,”pungkas Edo.
(red/CR 2/3)
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
