IGCN Siap Fasilitasi Usaha Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International Indonesia (TII) menunjukan bahwa tahun 2021 pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki skor 38 dari skala 0-100[1]. Meskipun meningkat satu angka dari tahun sebelumnya yakni 37, angka ini masih berada dibawah rata-rata IPK dunia sebesar 43. Dengan demikian, usaha kolektif dari berbagai pihak dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dinilai sangat penting bagi Indonesia, salah satunya dalam sektor bisnis.

“Bisnis menghadapi resiko tinggi, pelanggaran etika, dan potensi kerugian materi jika mereka gagal melawan korupsi dalam segala bentuk. Akan tetapi, bisnis juga bisa menjadi bagian dari solusi jika mereka secara serius menerapkan prinsip ke 10 dari UN Global Compact terkait pemberantasan korupsi. Prinsip ini membimbing bisnis untuk secara proaktif mengembangkan kebijakan dan program konkrit untuk mengatasi korupsi secara internal dan dalam pasokan rantai mereka,” ujar Josephine Satyono, Executive Director, IGCN sebagai pemrakarsa pertemuan ini.

Josephine melanjutkan, pihaknya menilai korupsi masih menjadi tantangan terbesar dalam perkembangan ekonomi sosial dan berdampak kepada semua kalangan. Oleh karena itu, dibandingkan hanya dilakukan oleh satu instansi, kolaborasi adalah pendekatan yang paling kuat untuk menghadapi tantangan pemberantasan korupsi.

“Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui Aksi Kolektif bersama para pemangku kepentingan terkait, dan dilakukan secara berkelanjutan,”ujarnya.