IGCN Siap Fasilitasi Usaha Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sebagai penutup acara, Y.W Junardy, President, IGCN menekankan bahwa Gerakan Anti-Korupsi ini merupakan perjuangan jangka panjang yang memerlukan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaannya.

Harapannya, gerakan Aksi Kolektif ini dapat lebih meningkatkan semangat Anti-Korupsi serta menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan bersih.

Lebih lanjut Junardy menyatakan gerakan ini akan dilaksanakan dengan Strategi 7T yg mencakup togetherness, training, targeted, transparency, technology, tracking dan trust,” tambahnya.

Valerie Julliand, Resident Coordinator PBB di Indonesia mengatakan sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara aktif telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami berharap upaya ini dapat terus dilakukan dan ditingkatkan bersama-sama atau secara kolektif dengan berbagai pihak seperti media, sektor swasta dan Pemerintah untuk mempercepat pencapaian gerakan antikorupsi,”ujarnya.

Dr. Vivi Yulaswati, Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan, salah satu visi Indonesia di tahun 2045 adalah bebas dari korupsi, dan hal ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk korporasi.

“Pemerintah akan terus meningkatkan upaya aksi pencegahan melalui tiga fokus, yakni lisensi dan administrasi bisnis, APBN serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Melalui Aksi Kolektif ini, diharapkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil, universitas, dan media akan bersama untuk melawan korupsi,”ujarnya.