IPW berpendapat, Kata Sugeng, Kepolisian dapat menahan diri dan menarik diri dari permintaan pemerintah untuk melakukan tindakan penertiban. Karena, tindakan-tindakan tersebut akan terimplikasi masyarakat tidak percaya kepada Kepolisian. Kepolisian akan dituduh lebih berpihak kepada pemilik modal dan tidak melindungi rakyat.
“Ini mirip ketika peristiwa jaman orde baru tentara digunakan untuk merepresi, tumpukan-tumpukan kekecewaan masyarakat kepada ABRI waktu itu meledak pada saat reformasi, sehingga dilakukan reformasi dan TNI ditarik dari fungsi Sospolnya atau Dwi fungsi nya. Saat ini, fungsi itu mengesankan dilakukan oleh Polri dengan melakukan tekanan-tekanan kepada rakyat,” pungkasnya./Shafix
PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) menerima kunjungan dari PT Integrasi Aviation Solusi atau InJourney Aviation…
Dalam Market Outlook terbaru yang dirilis oleh platform aset kripto FLOQ, dinamika geopolitik serta perubahan kondisi…
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), memancang…
Bianka (BINUS Automated Angklung) adalah inovasi angklung otomatis yang dapat memainkan musik tanpa pemain manusia.…
PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas pembiayaan serta penerapan…
Di tengah maraknya pelatihan yang minim dampak dan kualitas trainer yang belum merata, Puguh Dwi…
This website uses cookies.