BATAM – PT. Mulia Sejahtera Utama, Kontraktor pembangunan Got Induk Sagulung dinilai telah merugikan nelayan di Kecamatan Bulang. Pasalnya pembangunan Got Induk sebagai upaya normalisasi aliran sungai dan antisipasi banjir di wilayah Sagulung justru berdampak buruk bagi beberapa pulau yang ada di Kecamatan Bulang.
Warga Pulau Labu, Pulau Seraya, Pulau Gundap, Pulau Air serta pulau lainnya yang ada di Kecamatan Bulang merasa terzolimi oleh pihak PT Mulia Sejahtera Utama yang tidak melibatkan mereka dalam penyusunan Amdal, UKL/UPL, RPL dan RKL.
Subur, salah satu nelayan Bulang mengaku dampak pembangunan Got Induk tersebut melumpuhkan 90 persen pencahariannya sebagai nelayan.
“Kami masyarakat Hinterland tentunya dari zaman nenek moyang kami mata pencaharian kami adalah nelayan. Namun semenjak adanya pembangunan Got Induk di Sagulung, hasil tangkapan kami bukan ikan tapi malah pampers. Sementara itu kami tidak dilibatkan dalam penyusunan Amdal dan lain-lainnya,” kata Subur, saat ikut dalam RDP di Komisi III DPRD Batam pada Senin, (27/11/2017).
Sementara itu, Humas PT Mulia Sejahtera Utama, Anwar yang hadir dalam RDP menyatakan tidak mampu mengambil keputusan. Pihaknya mengaku telah memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak buruk pekerjaan Got Induk. Namun untuk permasalahan masyarakat Bulang akan Ia sampaikan kepada Bos Perusahaan.
Menanggapi pernyataan Anwar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batam mengancam akan melakukan penutupan operasi terhadap PT Mulia Sejahtera Utama jika pihak perusahaan tidak menghubungi pihak HNSI.
Bahkan HNSI mengaku telah mengirimkan email kepada Perusahaan namun tidak memperoleh tanggapan.
Penulis : Syaril Sinaga
Editor : Roni Rumahorbo
BATAM - NCB Interpol Indonesia mengungkapkan bahwa penangkapan 210 Warga Negara Asing(WNA) yang diduga terlibat…
BATAM – Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 210 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam…
Di tengah dominasi film horor dewasa yang penuh teror gelap, sebuah oase kreatif muncul dari…
Kebijakan pemerintah Brasil yang menetapkan bea anti-dumping hingga US$670 per ton terhadap sejumlah produk baja…
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan…
Jakarta (07/05), Dalam agenda tahunan ke-14 Jakarta Marketing Week 2026 (JAKMW-26), PT Jasa Marga (Persero)…
This website uses cookies.