Pemerintah Resmi Ambil Alih Wilayah Udara Kepri dan Natuna dari Singapura

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan dengan adanya perjanjian FIR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang sudah mampu untuk mengelola dirinya sendiri.

Menurutnya, sudah sejak berpuluh-puluh tahun lamanya permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan. Ia mengakui hal ini disebabkan upaya pemerintah untuk merebut kembali ruang wilayah udara tersebut tidak maksimal. Padahal, ia menekankan, bahwa Indonesia cukup mampu untuk bisa mengatur ruang udara wilayahnya sendiri.

Sebelumnya, dalam pasal 28 Konvensi Chicago 1944 telah disebutkan bahwa setiap negara harus mengupayakan standar internasional layanan navigasi udara di atas wilayahnya sendiri. Negara yang tidak mampu menyamakan standar tersebut bisa mendelegasikannya ke negara lain.

“Selama ini, maaf kalau saya berkata, bahwa pemerintah Indonesia kurang agresif, kita bangsa besar kok, masa kita gak bisa. itu teknis sekali. Dan orang-orang kita saya lihat di Dirjen Perhubungan Udara sudah sangat qualified. Jadi ini it’s matter of waktu dan tentu itu ada transisi juga akan berjalan,” ungkap Luhut.

Presiden, lanjut Luhut, juga sudah memerintahkan untuk memperbaharui alat-alat navigasi penerbangan canggih.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menegaskan navigasi Indonesia sama baiknya dengan navigasi negara lain. Hal ini, katanya, terbukti dengan Indonesia yang telah mengontrol FIR Jakarta dan FIR Makassar dengan baik.

“Jadi bahwa itu terjadi suatu pelimpahan dengan serta merta kita bisa laksanakan itu dan kita telah mampu dan IQ juga memberikan suatu apresiasi kepada kita satu negara besar yang mengelola jumlah pesawat yang besar dan mampu dengan baik,” ujar Budi.