Categories: BATAM

Pengacara KERAMAT Bertemu Komnas HAM soal Pulau Rempang, Begini Hasilnya

BATAM – Tim Pengacara Kerabat Masyarakat Adat Tempatan(KERAMAT) Gerisman Achmad bertemu Komnas HAM membahas aduan tentang permasalahan lahan di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru di Kantor Komnas HAM, Jumat 8 September 2023.

Pengacara KERAMAT, Petrus Selestinus mengungkapkan dalam pertemuan tersebut pihaknya melakukan konfirmasi ke Komnas HAM soal pemanggilan terhadap Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, Kapolda Kepri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan(BP) Batam terkait pengaduan dari KERAMAT tanggal 2 Juni 2023 lalu.

“Komnas HAM membenarkan dan itu sesuai dengan mekanisme di Komnas HAM. Keterangan perlu didengar dalam rangka pramediasi. Komnas HAM mengambil posisi untuk memediasi sesuai dengan kewenangannya mempertemukan kedua belah pihak yakni BP Batam dan Pak Gerisman dan seluruh warga masyarakat Pulau Rempang,”ujarnya kepada SwaraKepri, Jumat 8 September 2023 sore.

Kata dia, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menyampaikan segala kejadian yang menyangkut peristiwa di Rempang pada Kamis(7/9) dan hari ini Jumat(8/9).

“Kami menyampaikan ke Komnas HAM, sebelum mendengarkan pihak BP Batam dan instansi lainnya, agar mendengarkan terlebih dahulu dari pihak masyarakat yang diawakili oleh pak Gerisman Achmad,  dan Komnas HAM setuju. Hari Senin (11/9), Komnas HAM akan mendengar dulu dari pihak warga Pulau Rempang,”jelasnya.

Selain itu dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menyampaikan agar Komnas HAM meminta aparat Kepolisian menghentikan kegiatan di Pulau Rempang.

“Kita minta Komnnas HAM agar menghentikan aktivitas pemasangan patok dan lain-lain. Komnas HAM menyatakan dari sejak kemarin(kamis) sudah menghubungi Kapolda Kepri, BP Batam untuk menghentikan aktivitas di Pulau Rempang,”tegasnya.

Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Komnas HAM juga mengaku telah mengirim surat secara resmi supaya meminta aktivitas di Pulau Rempang dihentikan.

“Tadi Komnas HAM sudah kirim surat resmi supaya aktivitas di lapangan dihentikan dulu. Karena Komnas HAM menduga ada hal yang janggal khususnya mengenai musyawarah dengan warga yang tidak pernah terjadi. Tidak ada sosialisasi, tidak ada konsultasi publik, tidak ada kesepakatan apapun tentang bagaimana tata cara pengosongan lahan di Pulau Rempang,”bebernya.

Page: 1 2

Redaksi - SWARAKEPRI

View Comments

Recent Posts

Mendesain Ruang untuk Brainstorming Kelompok yang Efektif: Menciptakan Lingkungan yang Mendorong Kreativitas dan Kolaborasi

Artikel "Designing Spaces for Effective Group Brainstorming" oleh Melvin Halpito, Managing Director MLV Teknologi, membahas…

3 jam ago

BINUS @Bekasi Bukan Sekadar Kampus, Tapi Solusi Masa Depan SDM Indonesia

Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi yang kompleks dan multidimensi. Ketidakstabilan global yang dipicu oleh ketegangan…

1 hari ago

Solo Terintegrasi, Stasiun dan Terminal Terhubung, Efisienkan Perjalanan Masyarakat Pada Saat Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para pelanggan,…

3 hari ago

MAXY Academy Buka Sesi Konsultasi Gratis untuk Bantu Anak Muda Temukan Jalur Karier Digital

Jakarta, Kompas – Di tengah meningkatnya minat generasi muda untuk berkarier di dunia digital, masih…

3 hari ago

KA Bandara di Yogyakarta Catat Ketepatan Waktu 99,8% Selama Masa Angkutan Lebaran 2025

Yogyakarta — KA Bandara area Yogyakarta mencatat ketepatan waktu keberangkatan (on-time performance/OTP) yang sangat tinggi…

3 hari ago

Bitcoin Stabil di $84.000, Sentimen Pasar Masih Dibatasi Kekhawatiran Perang Dagang

Harga Bitcoin tercatat stabil pada level $84.447 pada Senin pagi (14/4), di tengah sentimen pasar…

3 hari ago

This website uses cookies.