BATAM – Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratimura menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan lahan Dam Baloi diperlukan adanya sinergi instansi terkait yang ada.
“DPRD tidak setuju adanya penggusuran secara sepihak,”ujarnya ketika dihubungi Swarakepri.com, Kamis(11/8/2016) sore.
Menurutnya semua pihak yang terlibat di dalamnya harus di dudukkan seperti tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk mencari solusi yang terbaik.
“Warga harus diperhatikan, karena sama-sama membangun Batam,”tegasnya.
Dia menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan yang tidak kunjung selesai tersebut. “Itu harus diluruskan oleh BP Batam,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Dewan akan segera mengagendakan kembali permasalahan Dam Baloi sampai adanya kejelasan tentang status lahan dan penggantian uang warga di sekitar lokasi.
“Nanti kita akan rapatkan dengan BP Batam, masyarakat dan pihak pengembang,” tandasnya.
Namun demikian, dia berharap warga masyarakat Dam Baloi tidak bersikap gegabah dalam menyikapi hal tersebut, terutama tentang isu-isu yang masih simpang siur.
Pantauan lapangan, aktivitas pengerukan tanah di Bukit Dam Baloi masih tetap berlangsung pada malam hari. Aktivitas tersebut menimbulkan polusi udara, karena debu dan tanah terbang ke segala arah karena tidak ada penutup pada bak lori pengangkut tanah.
(RED/DRO)
Jumlah investor pasar modal Indonesia melampaui 20,34 juta pada Desember 2025, tumbuh dari 12,16 juta…
BINUS Online menggelar acara BINUS Online Future Festival 2026 dengan mengusung tema “Be Unstoppable, Shape…
BATAM - Sebanyak 24 Warga Negara Asing(WNA) asal Tiongkok dideportasi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI) Bandara…
Pasar aset kripto global baru saja mencatatkan sejarah baru setelah harga Bitcoin berhasil menembus angka…
BATAM - Gudang milik PT Esun International Utama Indonesia yang berada di belakang Edukit Batam…
BATAM - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra mengatakan bahwa…
This website uses cookies.