BATAM – Rencana kenaikan tarif Batam sebesar 45,4 persen mendapat penolakan dari ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI).
Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi damai ratusan massa AMPLI di depan Kantor DPRD Batam, Senin(6/3) pagi.
Berdasarkan rilis yang diperoleh SWARAKEPRI.COM, aksi damai ini AMPLI menyatakan penolakan tarif listrik harus dilakukan, sebab memiliki kelemahan-kelemahan mendasar baik dari sisi keadailan dan kemanusiaan maupun dari mekanisme pengambilan keputusan di DPRD.
Tiga alasan AMPLI menolak kenaikan tarif listrik sebesar 45,4 persen yang sudah disetujui DPRD Kepri adalah:
1. Menyangkut Besaran persentase tarif, AMPLI menilai besaran kenaikan yang disetujui DPRD Provinsi Kepri adalah bentuk penindasan atas masyarakat kecil ditengah kondisi ekonomi yang makin sulit.
2. Mekanisme pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Kepri hanya melalui rapat pimpinan, tidak melalui rapat paripurna.
3. Persetujuan DPRD Provinsi Kepri untuk menaikkan tarif listrik Batam melabrak PP Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Penulis : Siska/Rilis
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan…
Pernah terpikir untuk merasakan atmosfer kuliah di luar negeri, tapi masih ragu dengan biaya atau…
BRI Insurance berpartisipasi dalam BRI Consumer Expo 2026 yang berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di…
Dalam upaya memperkuat peran Change Agent Kordinator (CAK) di lingkungan kerja, BRI Region 6/Jakarta 1…
Untuk memberikan kemudahan layanan transaksi kepada masyarakat dan para pedagang, BRI Teras Pasar Kramat Jati…
BATAM - Badan Pengusahaan(BP) Batam menegaskan tidak pernah meneribitkan Perizinan Persyaratan Dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan…
This website uses cookies.