BATAM – Deputi Penegakan Hukum(Gakkum) Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) telah menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana impor limbah Bahan Berbahaya Beracun(B3) dengan terlapor PT Esun Internasional Utama Indonesia, pada 17 Desember 2025 lalu.
Penghentian penyidikan kasus ini diketahui berdasarkan Surat Pemberitahuan Dihentikannya Penyidikan dengan terlapor PT Esun Internasional Utama Indonesia dari Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Nomor: S.PHP.03/1.4/PPNS/GKM/B.XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Brigjen Pol. Frans Tjahyono.
Dalam surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum(Jampidum) kejaksaan Agung tersebut, disebutkan bahwa terhitung mulai tanggal 17 Desember 2025 penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dengan terlapor PT Esun Internasional Utama Indonesia telah dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
“Telah dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti atau persitiwa tersbeut bukan merupakan tindak pidana serta mengingat adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan(SP3) dari Polresta Barelang tanggal 7 Oktober 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa penyidikan yang terjadi di PT Esun International Utama Indonesia dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana,”kata Frans dalam surat tersebut.
Pasca SP3, KLH Surati BP Batam Soal Pemeriksaan Kontainer Limbah Elektronik
Satu hari setelah penerbitan SP3 dari Deputi Penegakan Hukum Lingkungan, KLH melalui Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun menyurati Wali Kota Batam/Kepala BP Batam terkait pemeriksaan kontainer dugaan impor limbah elektronik pada tanggal 18 Desember 2025.
Dalam surat dengan nomor S.743/G/G.4/PLB.3.0/S/12/2025 yang ditandatangani Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Hanifah Dwi Nirwana disebutkan bahwa terhadap kontainer yang belum dilakukan pemeriksaan, maka mengingat tupoksi BP Batam selaku pengelola KPBPB memiliki kewajiban melakukan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup(PPLH).https://swarakepri.com/polisi-datangi-lokasi-dugaan-penimbunan-limbah-elektronik-di-batam-center/
“Mengingat wilayah kegiatan ini berada di Kota Batam, maka saudara dapat menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari DLH Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan kontainer. Terhadap hasil pemeriksaan dimaksud agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kata Hanifah dalam surat tersebut.
“Dalam pelaksanaan pemeriskaan, saudara dapat bekerja sama dengan Badan Pengusahan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam,”ujarnya./RD
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
